Sodetan Ciliwung Berkali-kali Dikerjakan Kemen PUPR, Kenapa Jokowi & Basuki Bilang Enam Tahun Mangkrak?

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa proyek pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (BKT) mangkrak selama enam tahun menuai pro dan kontra.

Salah satunya adalah karena disaat bersamaan mereka juga melontarkan pujian ke Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono yang mau melanjutkan proyek pembangunan sodetan Sungai Ciliwung.

Bagaimana sebenarnya perjalanan pembangunan proyek tersebut?

Merujuk laporan Antara, Kamis 5 Agustus 2021 menyebutkan Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah hal terkait pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

2015

Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung telah tuntas sepanjang 550 meter pada 2015.

2013-2017

Selanjutnya di bagian tengah dikerjakan normalisasi Sungai Ciliwung sejak tahun 2013 hingga 2017 sepanjang 16,2 km dari total 33,7 km.

2015-2017

Selanjutnya pada 2015-2017 proyek sodetan Sungai Ciliwung dilanjutkan dengan membangun permanen outlet dan dinding penahan tanah Kali Cipinang. 

2021

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 714 meter yang terdiri dari Zona A berupa bangunan permanen inlet open channel 165 meter dan normalisasi Sungai Ciliwung, Zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke arriving shaft 549 meter, dan dan Zona D normalisasi Kali Cipinang dan KBT.

Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya, PT. Jaya Konstruksi, KSO dan konsultan supervisi PT.

Virama-Supra-TAA, KSO dengan masa pelaksanaan Agustus 2021-Agustus 2023. Alokasi anggaran untuk konstruksi sodetan (terowongan) dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung sungai Cipinang sebesar Rp683,9 miliar.

Mulai tahun 2021 dilanjutkan pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 1,2 km dan pengadaan tanah.

2020-2022

Kemudian pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong kapasitas 50 meter kubik/detik dilaksanakan tahun 2020 – 2022 dengan biaya Rp437,6 miliar serta pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sepanjang 1,26 km yang sudah kontrak sejak 30 Juli 2021.

Kemudian upaya mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir juga dibangun Tanggul Pantai untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km. Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 km dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi 2 yakni Kementerian PUPR (10,8 km) dan Pemprov DKI Jakarta (22,4 km). Tahun 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 km.

Persetujuan Anggaran di Era Anies

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyebut bahwa proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya kami setujui di zaman (periode terakhir) Pak Anies, anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu," kata Hasan Basri dikutip Antara di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari  APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan.

Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan.

"Proses pengerjaannya kan bertahap. Tapi mungkin sebelum ini, sudah ada pelaksanaannya hanya belum selesai saja, begitu," ucapnya.

Namun, Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk Proyek Sudetan Ciliwung ini.

Apa Makna Pernyataan Jokowi dan Basuki?

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Jokowi dan Basuki soal sodetan Sungai Ciliwung merupakan sindiran langsung kepada Anies R. Baswedan selaku Gubernur sebelum Heru.

Dari sisi komunikasi politik Adi menilai Jokowi sedang menyerang pernyataan Anies yang selalu mengatakan biarkan rekam jejak yang bicara ketika menghadapi kritik.

"Jadi memang yang disampaikan Jokowi itu serangan balik. Ini jadi semacam pantun politik yang berbalas," kata Adi saat di hubungi Narasi (24/1/2023).

Apalagi, kata Adi, Anies baru saja mengenakan kaos bertuliskan "Abdi Nu Ngider Naha Anjeun Nu Keder" saat menghadiri acara jalan sehat Nasdem di Bandung (24/1/2023).

Tulisan itu berarti: "Saya yang keliling kenapa kamu yang takut."

“Ini jadi semacam pantun politik yang berbalas. Ini kan persoalan kuat-kuatan narasi. Dan jadi sekalian mengungkap fakta apa yang telah dilakukan Anies dan apa yang tidak dilakukan Anies.” ujarnya.

Menurut Adi, gestur politik Jokowi kian ketara sejak Anies dideklarasikan sebagai capres usungan Partai Nasdem. Misalnya, Jokowi enggan merangkul Ketua Umum Nasdem dan tidak menghadiri acara ulang tahun Nasdem yang notabene merupakan partai dalam pemerintahannya.

Jokowi juga kerap menekankan publik untuk ‘ojo kesusu’ atau tidak tergesa-gesa dalam menentukan bakal capres pilihan. Di sisi lain, Adi juga mencontohkan sikap elit PDI Perjuangan yang turut menekan Nasdem untuk keluar dari koalisi pemerintahan semenjak deklarasi Anies.

Dengan ini, tak heran jika publik mengartikan pujian untuk Heru sebagai cercaan langsung kepada Anies.

“Inilah cerminan dari pengerasan sikap politik Jokowi dan kubu pemerintah saat melihat persoalan di luar kubunya, apalagi yang bersangkutan dengan Anies.” tutupnya.

Menurut Adi pernyaan Jokowi memperkuat persepsi publik ba publik bahwa Anies berada dalam posisi diametral dengan penguasa sekarang.

Adi menilai sosok Anies terbilang kuat jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh dari partai oposisi seperti Demokrat dan PKS.

Pasalnya, bibit oposisi telah terpupuk sejak Jokowi mencopot Anies dari Kemdikbud dalam kabinet Jokowi pada 2016 silam. Perbedaan ini lalu menguat pada Pilkada DKI dan kian tumbuh setelah Pilpres 2019 dimana figur oposisi lain, Prabowo, masuk dalam kubu pemerintahan Jokowi.

“Anies dianggap sebagai sosok yang menjadi sentrum bagi orang yang anti terhadap pemerintah dan Jokowi, mereka berkumpul di belakang Anies” sebut Adi.

Dengan demikian, sikap politik Anies pun akan terus dibaca sebagai gerik pertentangan atas Jokowi dan pemerintahannya.

Kendati demikian, penempatan Anies sebagai antitesa dari Jokowi dinilai tidak sepadan. Sebab secara jabatan, Jokowi adalah seorang presiden yang telah menjabat selama dua periode, sedangkan Anies hanya mantan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga menghadapkan keduanya, menurut Adi, tidak apple-to-apple.

“Tapi karena tidak ada figur sentral yang dianggap bisa head to head langsung, maka apapun yang terjadi pada Anies, sikap politik, dan lainnya, akan dikaitkan sebagai resistensi atau perlawanannya terhadap pemerintah.” kata Adi.

Pada 24 Januari 2023 Jokowi memuji PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartanto atas proyek sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Proyek tersebut sebelumnya ia nilai berhenti selama enam tahun karena perihal pembebasan lahan.

Jokowi pun mengaku kaget atas keberhasilan Heru melanjutkan upaya penanggulangan banjir tersebut.

“Ini kemarin satu setengah bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi penyebarannya dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai.”

“Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya kesini tadi karena sudah selesai,” kata Jokowi.