Kronologi Surat Suara Datang Terlalu Cepat Taipei

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan memposting gambar surat suara yang sudah diterimanya, menjadi viral di media sosial.

WNI tersebut menuai perhatian karena menerima surat suara lebih awal dari jadwal resmi. Pemilih di luar negeri seringkali memberikan suaranya lebih awal karena prosesnya membutuhkan waktu lebih lama.

Pemilihan lebih awal, atau yang dikenal sebagai early vote, dapat dilakukan melalui beberapa metode, termasuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kedutaan besar RI di negara tersebut atau melalui pengiriman pos.

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 untuk Pemilu 2024 menetapkan bahwa PPLN harus mengirimkan surat suara via pos pada 2-11 Januari 2024, dengan batas pengembalian surat suara paling lambat pada 15 Februari.

WNI di Taiwan menerima surat suara sejak Desember 2023, dan hal ini menimbulkan pertanyaan dari warganet. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, memberikan klarifikasi terkait hal ini dengan menyampaikan alasan dari ketua PPLN di Taiwan.

Alasan pertama adalah karena mayoritas pemilih di Taiwan adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jadwal kerja yang bervariasi.

“Ada yang diizinkan libur dalam rentang waktu satu minggu, dua minggu, dan satu bulan sekali," ujar Hasyim dilansir dari bbc.com.

Selain itu, perayaan Tahun Baru Imlek di Taiwan pada 8-14 Februari 2024, membuat kantor pos hanya dapat mengirim surat suara hingga tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal resmi penerimaan surat suara terakhir.

KPU Lalai?

Meski demikian, KPU mengakui kelalaian karena surat suara dikirim lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Hasyim mengakui bahwa masih ada waktu untuk penghitungan suara hingga 15 Februari 2024, tetapi tindakan ini dianggap tidak tepat.

KPU menyatakan surat suara tersebut masuk dalam kategori rusak dan tidak akan dihitung karena dikirim sebelum batas waktu yang ditentukan.

Surat suara tersebut akan ditandai dengan tinta spidol, dimasukkan ke dalam wadah, diikat, dan disimpan di PPLN Taipei dengan memperhatikan aspek keamanan. KPU juga akan menyiapkan surat suara pengganti.

KPU akhirnya mengakui adanya kelalaian atau ketidakcermatan dari PPLN di Taipei terkait distribusi surat suara yang diterima WNI lebih awal dibanding negara-negara lain.

Reaksi pihak Anies, Prabowo, dan Ganjar

Bagaimana reaksi dari pihak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo terhadap peristiwa ini? Angga Putra Fidrian, juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meminta agar pemrosesan surat suara yang dianggap rusak diperhatikan dengan seksama dan tidak disalahgunakan.

Aiman Witjaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendesak agar penyelidikan menyeluruh dilakukan oleh KPU dan Bawaslu terkait kejadian di Taiwan ini. Menurutnya, hal ini harus ditelusuri untuk memastikan bahwa aturan tidak dilanggar dan mendukung penuh penyelidikan oleh KPU dan Bawaslu.

Namun, belum ada respons lebih lanjut dari Herzaky Mahendra Putra, juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Siapa yang dirugikan?

Kejadian ini tidak hanya berdampak pada tim sukses pasangan calon, tetapi juga merugikan setidaknya dua pihak, yaitu negara dan pemilih.

Menurut pengamat Titi Anggraini, negara akan mengalami kerugian finansial karena surat suara dianggap rusak dan harus dicetak ulang. 

“Tentunya negara karena surat suaranya dianggap rusak dan akan dikirim ulang. Itu kan membawa dampak pada pembiayaan yang harus keluar akibat kelalaian petugas penyelenggara pemilu, bukan karena force majeure,” ujar Titi Anggraini.

Lebih lanjut, Titi Anggraini berpendapat bahwa kejadian ini dapat merugikan pemilih karena menimbulkan keraguan apakah surat suara yang diterima valid atau tidak.

Hal ini bisa memicu disinformasi dan hoaks terkait peristiwa tersebut, sehingga peristiwa ini harus diselidiki secara menyeluruh untuk mengatasi dampak negatifnya.