Tes kehamilan yang dilakukan terhadap siswi di SMA Sulthan Baruna, Cianjur, Jawa Barat, ramai diperbincangkan di media sosial.
Sebuah video memperlihatkan puluhan siswi menunggu untuk mengikuti tes tersebut, menuai beragam komentar dari warganet.
Kebijakan tes kehamilan diketahui telah diimplementasikan oleh sekolah selama dua tahun terakhir sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan siswi hamil saat masih berstatus pelajar.
Kepala Sekolah SMA Sulthan Baruna Sarman menyebut kebijakan ini digulirkan setelah peristiwa kehamilan salah satu siswi tiga tahun. Siswi tersebut lantas memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
Namun, kebijakan tes kehamilan yang rupanya juga diterapkan di sejumlah sekolah di berbagai daerah ini menuai beragam respons dari publik, baik pro maupun kontra.
Tanggapan ahli kesehatan
Para ahli kesehatan memberikan tanggapan yang cukup kritis mengenai kebijakan tes kehamilan ini. Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kajian yang baik.
Yudi menilai pendekatan yang dilakukan lebih bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan tidak mencerminkan solusi yang tepat untuk mencegah kehamilan di kalangan remaja.
"Programnya terlalu mengada-ngada. Jangan diskriminatif seolah-olah perempuan itu sebagai objek, yang kita tahu persis bahwa seorang perempuan positioning-nya sering dianggap lemah, dalam konteks hubungan relations antara laki-laki dan perempuan tidak jarang ada keterpaksaan dalam hubungan, kadang-kadang dipaksa oleh pacarnya, itu kan yang terjadi," ujar Yudi sebagaimana dikutip dari Detik.com, Jumat (24/1/2024).
Senada, Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi turut menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jiwa bagi siswi, terutama bagi yang hasilnya positif.
Imran menekankan bahwa edukasi kesehatan reproduksi lebih penting untuk dilakukan dan seharusnya disesuaikan dengan usia siswa. Jika pun ada tes kehamilan, sebaiknya hal tersebut dilakukan secara sukarela alih-alih bersifat wajib.
"Saya kira edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja perlu dilakukan dengan metode-metode yang lebih sesuai dengan umurnya," ujar Imran.
Perspektif Komnas Perempuan
Komnas Perempuan juga menyatakan minat untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai kebijakan ini. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja.
Andy berpendapat bahwa siswa harus diberi pemahaman yang cukup mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
Selain itu, komunikasi dengan orang tua siswa harus lebih ditingkatkan agar semua pihak memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan ini.
Terkait tes kehamilan yang dilakukan di SMA di Cianjur, Komnas Perempuan menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kekhawatiran orang tua dan masyarakat
Tes kehamilan bagi siswi SMA turut memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua, terutama berkaitan dengan kurangnya informasi mengenai kebijakan yang diterapkan.
Beberapa orang tua mengaku baru mengetahui tentang pelaksanaan tes kehamilan melalui media sosial. Mereka merasa khawatir jika kebijakan ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang dapat merugikan anak-anak mereka.
Beberapa orang tua berharap agar pihak sekolah bisa berkomunikasi dengan orang tua sebelum menerapkan kebijakan seperti ini. Mereka menginginkan adanya kesepakatan bersama untuk mencegah timbulnya tekanan psikologis pada anak yang terlibat dalam tes tersebut.