Sekelompok tetua adat suku Baduy, yang terdiri dari Tangtu Tilu Jaro Tujuh, Wakil Jaro Tangtu, Tanggungan Jaro 12, dan Wakil Jaro Warega, menyampaikan permintaan mereka kepada pemerintah Kabupaten Lebak untuk meniadakan sinyal internet dari desa mereka melalui surat pada 1 Juni 2023 lalu.
Surat tersebut ditujukan kepada pemerintahan kabupaten agar kawasan Baduy Dalam, Desa Kanekes di Leuwidamar, Lebak, bebas dari sinyal internet. Sebelumnya, permintaan yang sama pernah dilayangkan namun hanya secara lisan saja. Kini, permintaan ini ditandatangani oleh para tetua adat langsung dan diketahui oleh Jaro Pamarentah atau Kepala Desa Kanekes.
Menghindari pengaruh negatif internet
Para tetua menyebutkan bahwa alasan utama adanya permintaan ini adalah agar masyarakat Baduy tidak terpengaruh oleh konten negatif yang ada di internet. Dalam surat yang juga ditandatangani beberapa perwakilan tetua tersebut terdapat dua permintaan utama.
Pertama, adalah menghapus atau mengalihkan sinyal internet di wilayah tanah Ulayat Baduy. Kedua, adalah membatasi atau menutup aplikasi yang mengandung konten negatif yang dapat memengaruhi moral dan akhlak generasi muda Baduy.
Kepala Desa Kanekes, Saija, telah mengkonfirmasi bahwa surat permintaan ini memang benar-benar dikirim oleh pihaknya. Keputusan ini diambil setelah dilakukan musyawarah antara para tetua adat.
Saija menjelaskan bahwa permintaan blank spot internet akan difokuskan di wilayah Baduy Dalam. Dengan demikian, pengunjung yang datang ke sana tidak akan dapat menggunakan handphone karena tidak ada sinyal yang tersedia.
Permintaan ini sebenarnya sudah pernah disampaikan secara lisan kepada pemerintah sebelumnya, namun baru kali ini permintaan tersebut dilakukan secara resmi melalui surat. Alasan di balik permintaan ini adalah kekhawatiran terhadap pengaruh negatif internet terhadap generasi muda di Baduy Dalam.
Respon Pemkab terhadap permintaan warga Baduy
Sekretaris Daerah Lebak, Budi Santoso, akan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat adat Baduy mengenai blank spot internet. Pemerintah Kabupaten Lebak akan segera mengirim surat resmi ke Kementerian terkait dalam hal ini.
"Permintaan tersebut akan diproses dengan segera. Kami akan segera meneruskan surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika karena ini merupakan ranah mereka," ujar Budi saat dihubungi terpisah.
Budi menjelaskan bahwa saat ini mereka belum mengetahui secara spesifik wilayah mana yang diminta untuk menjadi blank spot internet, karena tidak dijelaskan secara rinci dalam surat tersebut.
"Setelah membaca surat tersebut, belum terdapat keterangan yang jelas mengenai wilayah mana yang diminta untuk menjadi blank spot. Oleh karena itu, kami perlu melakukan penilaian lebih lanjut apakah permintaan tersebut mencakup seluruh wilayah atau hanya beberapa titik tertentu," tambahnya.
Dengan demikian, pemerintah kabupaten akan melanjutkan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindaklanjuti permintaan tersebut dan melakukan penilaian lebih lanjut terkait implementasinya.