Yang Hilang Dari Taman Budaya Bukanlah Panggungnya

Suatu malam yang mendung, gerimis perlahan mulai menitik di Rumah Banjarsari, Solo, Gondrong Gunarto sambil menghisap rokok dengan pipa khas miliknya mengenang masa yang kini terasa seperti ingatan yang kian menjauh: masa ketika Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) menjadi rumah terbuka bagi seniman dari berbagai penjuru tanah air.

Ia tumbuh dan hidup bersama TBJT, rumah kedua bagi kehidupannya sebagai seniman. Dulu, Taman Budaya Jawa Tengah bukan sekadar gedung pertunjukan. Ia adalah rumah, pasar ide, altar bagi yang mencari makna dari bunyi, tubuh, dan kata. Di sinilah generasi demi generasi seniman Solo tumbuh, bereksperimen, dan membangun jaringan lintas disiplin. Namun kini, rumah itu perlahan berubah menjadi ruang sewa, dihitung dengan tarif, bukan gairah seni.

“Dulu tinggal datang, bilang mau pentas, dibantu ini-ini-ini, selesai,” kenangnya.

Kini, meski ia masih bisa menyelenggarakan program Bukan Musik Biasa (BMB)—sebuah program eksperimental dua bulanan warisan I Wayan Sadra—ia paham betul bahwa tak semua seniman punya kemewahan akses seperti dirinya.

“Kalau bukan karena kita merangkul, program ini sudah di-cut,” ucapnya getir.

BMB, yang kini sudah berjalan lebih dari 105 edisi tanpa anggaran dan tanpa bayaran bagi para penampil, justru menjadi semacam bentuk perlawanan halus terhadap logika kapitalisme seni. Di saat TBJT kini mulai menjelma sebagai gedung sewaan untuk pernikahan dan seminar, program seperti BMB tampak seperti relik dari masa lalu yang masih tersisa.

“Banyak yang iri teman-teman karena itu program dua bulan sekali, musik yang nol budget bisa dikatakan. Tapi bisa rutin, dan bisa gotong-royong datang. Nggak ada yang dibayar,” ujar Gondrong.

Represi Gaya Baru tapi sama Mematikan

Sejumlah seniman di Solo menyebut perubahan TBJT sebagai represi gaya baru. Dahulu, represi terhadap seniman datang dalam rupa yang lugas: panggilan ke markas militer, pementasan dibubarkan, karya disita, dan terkadang tubuh babak belur menjadi risiko dari sebuah ekspresi. Namun kini, represi datang  diam-diam, dalam bentuk birokrasi yang dingin, kurasi yang diselubungi bahasa "tidak menghibur", dan pengalihan fungsi ruang yang semestinya menjadi tempat persemaian gagasan kebudayaan.

Proses pengajuan pementasan kini harus melewati berlapis persyaratan administratif. Kurasi tak lagi ditujukan untuk menjaga mutu, tetapi membatasi. Kalau tidak komersil atau menghibur berarti tidak bisa tampil. Dalam konteks kesenian dan kebebasan berekspresi, pola semacam ini tidak kalah mematikan.

Padahal, dulunya TBJT adalah rumah terbuka. Di era kepemimpinan Murtidjono, seorang budayawan tulen, TBJT menjadi simpul budaya yang hidup. Seniman datang dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia untuk berdiskusi, mencipta, hingga bereksperimen. Halim HD–seorang teman dekat Murtidjono dan seorang organize budaya–di studio plesungan tempat tinggalnya mengenang masa-masa tersebut.

“Tahun 80-an taman budaya itu menjadi ruang alternatif, ruang kolaborasi. Teman-teman dari Padang, Medan, Lampung, datang ke Solo karena tahu di sini ada ekosistem yang terbuka dan partisipatif,” kenangnya.

Ia menyebut era Murtijono—kepala TBJT terdahulu—sebagai masa emas. Saat itu, taman budaya terbuka 24 jam. Kantin, wisma seni, pendopo, galeri, semuanya hidup. Ada yang latihan, diskusi, eksplorasi. Tak ada batas antara yang mapan dan eksperimental. Semua menyatu dalam satu medan yang ia sebut sebagai laboratorium kebudayaan.

Namun masa itu telah usai. Kepergian Murtidjono dari kursi kepemimpinan pada 2005 berpengaruh besar pada langkah-langkah Taman Budaya selanjutnya. Ekosistem dunia kesenian menjadi tidak stabil. Sehingga banyak komunitas-komunitas yang mati atau tutup tirai karena tak memiliki tempat aman lagi. TBJT yang dulu bersifat biologis dan terbuka kini diisi orang-orang birokratis tanpa visi kebudayaan. Mereka hanya menjalankan instruksi dari atas, tanpa tahu bagaimana mengelola ruang yang menghidupkan gagasan.

“Yang sekarang itu hanya pelaksana birokrasi. Nggak ngerti sastra, nggak ngerti teater, nggak ngerti ruang,” ujar Halim dengan nada lirih.

Menurutnya, apa yang terjadi adalah bentuk baru dari represi—bukan lagi ancaman fisik seperti di masa Orde Baru, tetapi represi administratif dan ekonomi. Ruang-ruang tidak dibubarkan, tetapi ditutup secara perlahan. Seniman tidak diintimidasi, tetapi disingkirkan lewat seleksi kuratorial yang berpihak pada komersialitas dan tuntutan PAD (pendapatan asli daerah).

“Kalau dulu kita ditangkap Kodim, sekarang kita cukup ditolak lewat surat. Bentuknya halus, tapi dampaknya sama mematikannya.”

Gondrong Gunarto juga mengamini hal tersebut. Menurutnya juga, salah satu faktor hilangnya ruang diskusi para seniman karena diberlakukannya aturan jam kerja sehingga seniman-seniman tak lagi memiliki ruang simpul untuk bertemu dan bersarasehan. Aturan ini diberlakukan semenjak pegawai negeri sipil non seniman memegang pengelolaan ini. atau semenjak pemimpin pada era awal memutuskan untuk pensiun. 

Ironi terbesar bagi Halim adalah bagaimana represi ini justru merajalela di era reformasi. Ia menyebut bahwa pada masa Orde Baru, betapapun represifnya, negara masih punya kerangka kebudayaan. Tapi kini, di tangan rezim lokal yang tak punya visi, kebudayaan justru dikorbankan demi angka-angka. 

“Kepala taman budaya pernah diisi bendahara rumah sakit jiwa, hanya karena dia tahu keroncong. Itu kan tragis,” ujarnya getir.

Halim juga mengungkap betapa tertutupnya sistem anggaran. Sejak 2017, TBJT mendapat dana rutin sekitar dua miliar dari pusat. Tapi tak ada yang tahu dana itu dipakai untuk apa. Dulu, kata Halim, seniman bisa tahu anggaran teater berapa, tari berapa, musik berapa. Kini, semuanya sunyi. 

“Ketertutupan itu bagian dari represi politik-ekonomi. Kalau nggak transparan, gimana bisa partisipatif?”

Pernyataan itu menunjukkan represi memang berubah bentuk. Yang muncul di panggung-panggung TBJT bukan lagi keberagaman ekspresi, tapi standar hiburan. Seni tidak lagi dinilai dari keberaniannya menyuarakan kegelisahan, melainkan dari kemampuannya menjual tiket dan membuat penonton tersenyum.

Kini TBJT lebih sering digunakan untuk seminar dinas, acara formal, atau hajatan. Panggung sepi dari pertunjukan eksperimental. Teater Murtijono, gedung baru yang megah, justru tak terpakai selama tujuh tahun yang lucunya menurut kesaksian staf TBJT saat ini, dikarenakan tempat pembangunannya yang kurang strategis sehingga rawan roboh. 

“Itu mubazir, karena sejak awal dibangun tanpa mendengar seniman. Sekarang malah harus dinilai ulang secara teknis, padahal belum dipakai,” katanya.

Bagi Halim, persoalan ini bukan semata kelalaian birokrasi, tetapi hasil dari sistem yang memang tidak memihak kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai bentuk kanibalisme rezim terhadap institusinya sendiri. "Rezim ini tidak punya visi kebudayaan. Yang ada hanya visi kontrol dan keuntungan ekonomi. Itu yang membunuh taman budaya dari dalam."

Di tengah kematian perlahan itu, Halim menyimpan satu pertanyaan getir: apakah taman budaya masih bisa dihidupkan kembali? Jawabannya, untuk saat ini, adalah pesimisme.

“Kalau situasi politik-birokrasinya tetap seperti ini, saya pesimis.”

Gondrong tak menyangkal bahwa kepala TBJT saat ini, Ratno, bukan dari dunia seni. Namun, ia memberi kredit pada keterbukaan sang kepala.

“Pak Ratno bilang: saya nggak ngerti. Nah itu bagus. Karena kita jadi bisa menjelaskan. Waktu program BMB mau dicoret, kita jelaskan sejarahnya, akhirnya malah jadi program unggulan,” jelasnya.

Kegilaan Kolektif yang Menghilang

Di suatu malam yang sendu di Surakarta, Hengky Rivai duduk di teras kediamannya sembari memegang buku arsip Taman Budaya Jawa Tengah yang berisi foto-foto pertunjukan di sana kala dahulu. Suaranya berat, sesekali tertawa getir, ketika mengenang masa kesenian adalah tuan.

“Kami ini kacungnya kesenian,” ujar Hengky, staf teknis yang sudah mengabdi selama 32 tahun.

Kala itu, jika sebuah pementasan butuh dana, bisa dipecah agar bisa melibatkan lebih banyak grup.  Pada suatu kali terdapat sebuah pementasan Jazz oleh Luluk Purwanto yang membawa busnya masuk untuk pentas di dalam Taman Budaya. Namun, tanpa diduga bus yang harus masuk ternyata lebih besar sehingga tidak mungkin untuk bisa masuk ke dalam Taman Budaya pada saat itu.

Alih-alih membatalkan konsep konsernya, Kepala TBS saat itu, Murtidjono menginstruksikan untuk membongkar pintunya agar bus milik seniman tersebut bisa masuk. Setelah pentas selesai, pintu tersebut lantas dibangun kembali. 

“Pernah ada bus besar untuk konser jazz nggak bisa masuk karena pintunya kecil. Pak Murti bilang: bongkar aja pintunya,” kenangnya.

Ia bercerita tentang betapa fleksibelnya pengelolaan anggaran kala itu. 

“Taman Budaya itu ada anggaran satu pementasan teater modern. Tapi itu bisa dipecah jadi sepuluh, dua belas, bahkan lima belas pertunjukan. Karena apa? Ya kalau satu pementasan dikasih semua anggaran, yang lain enggak dapat. Jadi kita tanya, 'Anda tanggung jawab? Ini uangnya bukan buat kita makan, tapi buat melayani kelompok-kelompok yang pengin pentas di sini.' Akhirnya mereka mau”"

Ada kegilaan kolektif di masa itu, kegilaan yang membikin seni tak kenal batas. “Ada Nur Bororupa tahun '96. Dana cuma segitu, tapi kita bisa datangkan seniman dari Jepang, Inggris, segala macam. Yang namanya instalasi seni rupa itu luar biasa. Ada yang bikin instalasi benang diunting-unting orang, ada yang bikin gorong-gorong di depan pendopo.”

“Mas Tomosil pernah bikin panggung dikasih pasir semua. Teater Gidik itu mentaskan naskah Pedati Kita di kubangan pasir. Saya sempat marah, karena salah perhitungan. Beban lampu, beban pemain, panggung turun, lampu mati. Tapi ya sudah, jalan terus.”

Bagi Hengky, itu bukan sekadar kerja. “Saya melayani semua. Saya yang nyiapkan lampu, nyusun program. Kalau teman-teman ISI mau bantu, ayo. Tapi kalau enggak, ya saya sendiri. Dulu batasan cuma waktu, bukan birokrasi.”

Situasi mulai berubah setelah tahun 2000. 

“Anggaran nggak lagi dari Dirjen Kebudayaan, tapi dari daerah. Dulu pegawai diangkat dari jurusan kebudayaan, sekarang dari Semarang. Nggak nyambung. Dulu pelayanan total. Sekarang? Lampu nggak boleh diubah. Kalau pentas tanggal dua, ya baru bisa pasang sore itu. Kasihan Mas.”

Kini, dengan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menargetkan pemasukan dari TBJT, fungsi-fungsi kesenian itu perlahan tergilas. Aula dan pendhapa bisa disewa siapa saja, bahkan untuk pesta pernikahan. Program kesenian pun ikut berkurang.

“Pamong Budaya sekarang lebih banyak di meja, bukan di lapangan,” keluh seorang staf lainnya.

Ketika Hengky mundur dari jabatan, pelayanan pun ikut berubah. 

“Pelayanannya rusak. Kasar, kusut. Orang tua ngeluh, 'Lho, kok tamu dilayani kayak gini?' Dulu saya nyiapkan jam 10 pagi, mereka GR (gladi resik), saya mundur. Sekarang setelah jam 3 sore, baru boleh siap-siap. Mereka nggak menguasai alat, nggak bisa GR.”

Toh, dari kehancuran itu lahir semacam perlawanan.

“Muncul kantong-kantong kesenian di luar Taman Budaya. Ada Rumah Banjarsari, Sanggar Pelangi, Teater Ruang. Mereka punya pola sendiri. Saya senang. Waktu Slamet Gundono masih ada, Wayang Suket juga kumpulin kelompok-kelompok.”

Hengky juga ingat masa-masa sastra punya tempat. 

“Pernah saya dipanggil Kodim gara-gara pementasan. Mereka tanya, 'Kenapa nggak pentas di jalanan aja?' Saya jawab, 'Kalau pentas di ruangan, penontonnya paling 100. Kalau di jalanan, bisa 500. Lebih baik di dalam. Ga mancing banyak orang'”

Tentang kritik sosial, ia berkata lirih, “Pameran lukisannya Joko Pekik ya gitu. Dia ingin mengkritik pemerintah, ya santai aja. Kita nggak minta izin, cukup pemberitahuan. Kalau ditanya, 'Kenapa mendadak?' Ya karena mendadak.”

Digitalisasi, katanya, ikut menggusur ruang fisik. “Sekarang nonton dari HP. Semua sudah ada di situ. Bahkan player untuk mutar videonya aja udah nggak ada. Dulu banyak pakai BAS. Sekarang yang punya alat itu sedikit.”

Namun ia tetap menjaga harapan. “Masih ada program 'Bukan Musik Biasa' yang berjalan sampai sekarang. Sudah lebih dari 100 edisi. Sastra masih ada, walau seni rupa kandas sejak Pak Amar dan Pak Budut nggak ada. Sekarang pameran masih ada, tapi manajemennya enggak kayak dulu."

Di ujung percakapan, ia kembali mengenang penyair yang pernah hidup bersamanya.

“Taman Budaya yang mengorbitkan Wiji Thukul. Saya yang mendampingi. Saya sempat satu rumah dengan dia. Terakhir ketemu tahun '98. Setelah itu hilang. Tapi dulu dia sering dipanggil, sering tampil, puisinya diterbitkan Taman Budaya.”

Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, Hengky menutup, “Taman Budaya itu punya rakyat. Bukan punya saya. Saya hanya jaga. Tapi setelah saya mundur, pelayanan berubah. Dulu, seni itu kasur kami. Sekarang jadi berkas.”

Laporan ini didukung Kedutaan Besar Australia lewat kolaborasi bersama Narasi Academy.