Hakim Pengadilan Federal Florida Amerika Serikat Bruce Reinhart meminta Departemen Kehakiman membuka dokumen yang menjadi alasan penggeledehan rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump oleh FBI di Resor Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Senin (8/8) pagi.

Dalam sidang Kamis (18/08/2022), Reinhart meyakinkan ada bagian dari surat pernyataan kebenaran atau affidavit yang bisa dibuka segelnya.

Dokumen penggeledahan berisi penyelidikan Departemen Kehakiman tentang informasi pertahanan nasional, serta penyembunyian atau penghapusan catatan pemerintah dan menghalangi penyelidikan federal.

Ia pun meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyerahkan surat ini Kamis pekan depan di persidangan selanjutnya.

Departemen Kehakiman AS menolak permintaan ini, bahkan setelah hakim memperbolehkan untuk menyunting terlebih dahulu affidavit tersebut.

Mereka berdalih bahwa merilis dokumen ini malah akan mengganggu penyidikan yang masih di tahap awal.

“Ada kepentingan publik lain yang dipertaruhkan dan kepentingan publik ini memerlukan penyelidikan kriminal lebih lanjut tanpa hambatan,” ujar Kepala Bagian Departemen Kontra-Intelijen dan Kontrol Ekspor Jay Bratt, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/08/2022).

Kendati Departemen Kehakiman AS keukeuh tak ingin merilis dokumen kunci tersebut, namun peserta sidang mendesak transparansi kasus ini.

Mereka yang terdiri dari banyak pengacara dari beberapa media mengklaim bahwa publik berhak mengetahui secara signifikan tentang catatan ini.

"Publik sangat tertarik untuk memastikan transparansi maksimum atas kasus ini," kata Charles Tobin, salah satu pengacara yang hadir, seperti dikutip Reuters.

Trump juga menginginkan pengadilan untuk membuka catatan asli penggeledahan yang disetujui Hakim Bruce.

Meski begitu, pengacaranya belum mengajukan permintaan resmi ke pengadilan untuk membuka segel catatan, yang kemungkinan berisi informasi yang malah bisa merusak citra Trump.

BACA JUGA Trump Tuding Joe Biden Dalang di Balik Penggeledahan Rumahnya

Trump Diduga Langgar UU Spionase

Penggeledahan FBI di resor Mar-A-Lago milik Trump oleh FBI merupakan bagian dari kasus yang ditangani Pengadilan Federal AS. Trump diduga secara ilegal menghilangkan dokumen ketika ia meninggalkan kantor pada Januari 2021 setelah kalah dalam pemilihan presiden dari Joe Biden.

Departemen Kehakiman AS juga sedang menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap tiga undang-undang yang dilakukan Trump. Di antaranya UU spionase yang melarang kepemilikan informasi pertahanan nasional dan kejahatan atas menghancurkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dengan maksud untuk menghalangi penyelidikan.

Namun, dalam surat perintah penggeledahan dari 3 UU yang dijadikan acuan itu tidak mensyaratkan bukti bahwa dokumen-dokumen tersebut sebenarnya rahasia.

Trump juga berdalih bahwa ada perintah resmi untuk mengambil dokumen yang dimaksud. Ia mengklaim bahwa penggeledahan itu bermotif politik.

"Mereka tidak perlu 'merebut' apapun. Mereka bisa memilikinya kapan saja mereka mau tanpa bermain politik dan membobol Mar-a-Lago," ujar Trump, dalam laporan Reuters (13/08/2022).

Putranya, Eric Trump juga mengatakan kepada Fox News bahwa ayahnya bermaksud untuk merilis rekaman yang menunjukkan penggeledahan oleh FBI ini "pada waktu yang tepat."

FBI saat itu menyita kotak berisi 11 set materi rahasia, beberapa di antaranya bahkan diberi label "sangat rahasia", yang merupakan klasifikasi tingkat tertinggi yang disediakan untuk informasi keamanan nasional AS.

#fbi