Narasi kepahlawanan telanjur dikuasai negara. Warga tentu bisa menyusun daftar pahlawannya sendiri, namun dengan perangkat aparatus yang mengakar negara mudah mengendalikan konstelasi makna kepahlawanan.

Negara mendesakkan narasi kepahlawan versinya ke berbagai penjuru mata angin, baik melalui "ideological state apparatus" (ISA) maupun "repressive state apparatus" (RSA) -- dengan merujuk Althusser.

Melalui ISA (dari institusi pendidikan dan buku pelajaran sejarah, hingga media massa bahkan keluarga dan agama), narasi kepahlawanan versi negara itu diedarkan, didesakkan dan dicangkokkan ke dalam kepala warga secara relatif halus, rapi, sistematis dan berkelanjutan.

Yang paling kentara dan menentukan tentu saja melalui institusi pendidikan. Pelajaran sejarah memproduksi narasi kepahlawanan negara di semua jenjang sekolah. Ciri-ciri narasi kepahlawanan versi negara mudah diraba: hitam putih, tanpa cela, dan tak memberi tempat pada bopeng-bopeng sejarah yang melekat dalam sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan sosok pahlawan itu.

Sejarah tak hadir sebagai sebuah dinamika yang bergerak, namun statis dan beku. Narasinya dipenuhi kesimpulan. Jika pun ada argumentasi, hal itu dirancang sebagai premis yang mengokohkan kesimpulan yang nyaris tak bisa ditawar: motif tunggal membela tanah air.

Tak ada tempat untuk emosi personal dan nafsu pribadi, semisal membela tanah keluarga (Diponegoro), menghabisi "kelas" sosial yang mengganggu "kelasnya" sendiri (Tuanku Imam Bonjol yang memerangi para bangsawan). Motif pribadi adalah lubang hitam dalam narasi kepahlawanan yang dirancang dengan premis tunggal “membela tanah air”.

Pahlawanan dan kepahlawanan memang penting untuk membuat proyeksi “bhineka tunggal ika” dimungkinkan. Salah satu tujuan menciptakan pahlawan adalah untuk mengekalkan ‘rasa’ ikatan kebangsaan yang sebenarnya abstrak itu. Rakyat yang berasal dari keragaman primordial diikat oleh rasa-hayat terimakasih pada para pahlawan yang menentang perkosaan jahat kolonialisme.

Bisa dipahami kenapa setiap bangsa punya monumen kepahlawanan sekaligus memberi tempat yang tinggi pada taman makam pahlawan yang sengaja dibangun di banyak daerah.

“Tak ada lencana yang lebih menawan dalam kebudayaan nasional modern daripada monumen-monumen dan makam-makam para tentara yang tak dikenal. Bagaimanapun makam-makam tersebut telah dipenuhi dengan khayalan nasional yang ’menghantui’,” tulis Ben Anderson dalam satu halaman Imagined Communities.

Melalui RSA (khususnya militer, polisi dan onderbouw-nya), narasi kepahlawanan bisa -- dan memang pernah -- didesakkan dengan kekerasan. Merekalah yang memastikan bahwa narasi kepahlawanan versi negara ini tak akan dirongrong oleh narasi alternatif. Tak boleh ada pembalikan, pahlawan menjadi pengkhianat bangsa atau pengkhianat bangsa menjadi pahlawan. Jika ada yang hendak mendesakkan narasi kepahlawanan alternatif, siap-siap sajalah dibredel.

Ketika propaganda kepahlawanan versi negara ini telah berhasil meracuni otak warga, RSA boleh jadi tak akan lagi terlalu sibuk. Pikiran sudah dikendalikan sejak kecil sehingga imajinasi kepahlawanan juga telah runduk kepada hal-ihwal yang serba menopang kebesaran dan keagungan negara.

Itulah ideologi. Ideologi nyaris tak berkaitan dengan kesadaran melainkan, kata Althusser sembari memberi catatan kritis kepada konsep Marx tentang ideologi, justru ketidaksadaran. Althusser menyebutnya: "profoundly unconscious". Sejarah yang ditanamkan dan melekat sepanjang hidup, tak disadari, dan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang alamiah.

Antihero karenanya bukan seseorang yang menjadi idola karena menyerupai brandal yang melecehkan keksatriaan seorang pahlawan -- seperti Joker terhadap Batman. Bukan juga seseorang yang menjadi tokoh karena karakter-karakternya yang berkebalikan dengan watak para pahlawan yang hebat, yang ksatria, yang pemberani: entah Si Kabayan atau Abu Nawas, Don Quixote-nya Cervantes yang naif namun menohok, maupun Meursault-nya Camus yang absurd atau Raskolnikov-nya Dostoevsky yang nihilis.

Dalam konteks Indonesia saat ini, yang narasi kepahlawanannya dikendalikan oleh negara, antihero adalah mereka yang telah merongrong corak dan relasi produksi yang saling topang menopang dengan negara. Perlawanan yang dilakukan para antihero inilah yang membuat negara ditelanjangi, dirongrong, dan dengan sendirinya negara merasa dilecehkan.

Seperti Widodo Sunu, satu dari sekian lurah di kawasan Urut Sewu yang memimpin perlawanan warganya terhadap penambangan pasir besi yang didukung negara (baca: militer). Ia pulang dari kuliahnya di Yogyakarta. Dialah koordinator Urut Sewu Bersatu, organisasi bentukan warga yang bertujuan menyatukan semua elemen warga di Urutsewu dalam memperjuangkan tanah dan sawahnya yang diklaim oleh TNI.

Ia berada di dalam birokrasi, sebagai lurah, namun pada saat yang sama meloloskan diri dari tali kekang ideologis birokrasi yang menggilas, yang memaksa personalia di dalamnya untuk kehilangan suara individu dan tunduk pada beleid yang didalilkan dari pusat kekuasaan.

Lain Widodo Sunu lain pula Hariyono, lurah Desa Selok Awar-Awar di Lumajang. Ia justru jadi objek perlawanan dari anti-hero yang lain: Salim Kancil. Dengan tubuh kecil yang tak menghalangi tumbuhnya nyali yang besar, ia menafsirkan ulang Sukarno sehingga menjadi inspirasi penting baginya untuk menggelar perlawanan terhadap penambangan pasir yang dikendalikan Sang Lurah yang ditopang oleh kepolisian.

Sukarno, pahlawan resmi dalam narasi kepahlawanan negara, namun sekian lama dipinggirkan dengan diam-diam sekaligus telanjang oleh negara (Orde Baru), diambil paksa oleh Salim Kancil dan ditaruh dalam kerangka kesadaran kritis. Salim melakukan penafsiran kritis terhadap narasi kepahlawanan dalam teks Sukarno dan dengan itulah perlawanan di Selok Awar-Awar pun dimulai.

Jangan lupa juga para ibu di Rembang yang menolak pembangunan Pabrik Semen yang akan menghancurkan alat produksi utama mereka, yaitu sawah, juga anti-hero yang merongrong narasi negara perihal kepahlawanan.

Mereka antihero karena menolak alat produksi mereka diserahkan kepada negara yang ujung-ujungnya akan dikendalikan oleh para pemilik modal. Mereka durjana bagi narasi nasionalisme karena didakwa mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara, dosa besar bagi keharusan cinta tanah air.

Ibu-ibu di Rembang adalah antihero karena menganggap negara telah terlalu banyak mengambil dan kelewat sedikit memberi. Semua telah diserahkan, tapi tidak alat produksi kami yang utama: tanah dan sawah -- begitulah kiranya.

Bacalah pernyataan Tosan, rekan Salim Kancil, yang sanggup bertahan usai mengalami pengeroyokan dan penyiksaan yang degil. Saat ditanya mengapa ia menolak penambangan pasir, dengan lugas ia menjawab: "I don't like ada orang yang mencuri. Titik. Yang saya bela itu sampeyan, bukan cuma saudara-saudara saya saja yang ada di sini. Masa ada pencuri didiamkan saja. Yang dicuri itu apa? Pasir. Pasir siapa? Punya negara lho. Sedangkan sampeyan anak negara. Masa Anda diam saja."

Pernyataan itu sekilas hendak mengukuhkan negara. Namun saya ingin membacanya dengan cara yang berbeda.

Tosan tahu persis negara-lah (melalui aparatusnya) yang sesungguhnya telah memungkinkan pasir di desanya dikeruk. Tanpa negara, terutama melalui Hariyono dan polisi-polisi yang mencicipi setoran Hariyono, pasir itu tak mungkin bisa dikeruk dengan aman dan nyaman selama sekian waktu. Ucapan Tosan tentang tanah dan negara itu, bagi saya, memperlihatkan daya analitik yang tajam: bahwa pada akhirnya, negara memang memiliki segalanya, termasuk tanah, dengan atau tanpa sertifikat tanah. Negara bisa mengambil kapan saja, seperti yang terjadi di Urut Sewu.

Jika pernyataan Tosan itu dianggap sebagai kenaifan, saya memilih untuk menganggapnya sebagai kenaifan Schweik-ian. Schweik, karakter utama dalam novel Prajurit Schweik-nya Jaroslav Hasek, ditangkap aparatus negara dan dengan asyiknya berkata: “Aku tak mau membuat kalian repot. Aku juga tidak enak hati bila kasusku diproses dengan aturan yang semestinya.”

Dalam istilah lain, Schweik, juga Tosan, seperti hendak mengatakan bahwa: “Ambil dah! Ambil gih!”

Dengan cara pasif pun mereka direpresi, apalagi jika menjadi anti-hero dengan metode yang dipraktikkan di Paris oleh, misalnya, Ravachol (yang mengsinpirasi Kafka) pada akhir abad 19 maupun Jules Bannot (yang digaungkan lagi oleh mahasiswa Paris pada pemberontakan 1968) pada awal abad 20. (Ah, siapa yang masih ingat dengan Kusni Kasdut?)

Mereka menjadi anti-hero, yang merongrong bukan karena hendak merebut kekuasaan, namun karena mereka menganggap: negara sudah mengambil terlalu banyak.

Ya basta!

=====

Sumber ilustrasi: tirto.id

#kepahlawanan