Pemerintahan Prabowo-Gibran mengklaim pembentukan Superholding BUMN Danantara dan Program Makan Bergizi Gratis sebagai strategi besar memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, klaim ini justru menuai kritik ekonom yang juga Dewan Pakar Prabowo-Gibran Ferry Latuhihin.
Kritik Ferry berangkat dari ketidakjelasan skema pendanaan, respons pasar yang negatif, struktur pengurus yang sarat konflik kepentingan, hingga pemborosan anggaran.
Bahkan, regulasi terkait Danantara dinilai tidak transparan. Sejarah pengelolaan BUMN juga memperlihatkan banyak kasus moral hazard, di mana aset negara sering kali dijadikan “sapi perah”. Apakah Danantara akan bernasib sama?
Ferry juga menyoroti bagaimana pemerintah sering kali menjawab kritik publik tentang Indonesia gelap dan kabur ajah dulu dengan cara yang tidak intelek. Menurutnya, jika kebijakan ini tidak dieksekusi dengan perencanaan yang matang, dampaknya bisa fatal: country risk meningkat, defisit anggaran membengkak, dan ekonomi justru semakin rapuh.
Apakah Danantara dan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dibutuhkan, atau justru menjadi beban baru bagi ekonomi negara? Simak diskusi lengkapnya di program Bicara Narasi!
#Danantara #Ekonomi #BUMN #MakanBergiziGratis #BicaraNarasi