Ada 170 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2023. Sebagai penggantinya pemerintah mengangkat penjabat kepala daerah yang terdiri dari 17 penjabat gubernur, 115 penjabat bupati, dan 38 penjabat wali kota. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2022, yaitu 101 penjabat kepala daerah.
Persoalannya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Endi Jaweng menilai pemerintah baik Kemendagri maupun Presiden tidak bersikap transparan mulai dari proses pengajuan nama, seleksi, hingga penunjukan.
Penunjukan penjabat kepala daerah yang dalam istilah Robert terjadi di ruang gelap kekuasaan membuka bermacam potensi ketidaknetralan penjabat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Bagaimana modus-modus kecurangan penjabat kepala daerah biasanya dilakukan? Simak selengkapnya di program Bicara.