Di masa pemerintahan Jokowi, isu mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode hampir selalu muncul bersamaan dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD).
Direktur Lokataru Haris Azhar menyebut posisi Presiden Jokowi dalam rencana mengamandemen UUD penting.
“Perlu ada statement dari presiden dia tidak setuju ada amandemen,” kata Haris.
Namun, M Qodari, Direktur Indobarometer, lembaga konsultan dan survei politik, tidak sejalan dengan Haris. Menurutnya, jika presiden mengatakan tidak boleh mengamandemen UUD maka dia melanggar UUD.
“Di UUD, amandemen itu dibolehkan dan ada aturannya. Bagaimana Presiden mengatakan tidak boleh. Itu melawan UUD,” kata Qodari.
#MataNajwa #Jokowi #kapalapi