Menanggapi polemik tagar ini Polri sampai mengedarkan telegram ke semua jajarannya di daerah. Telegram itu berupa aturan untuk menertibkan deklarasi tagar di berbagai daerah yang berujung pada konflik horisontal. Persoalannya, telegram tersebut dimaknai sebagai keterlibatan Polri dalam politik.
Kadiv Humas Mabes Polri Setyo menegaskan Polri netral dalam persoalan politik. Terkait persoalan tagar, Setyo mengatakan selama tidak ada kata-kata dukung terhadap calon presiden, itu bukan tagar politik. “Soal kericuhan di berbagai daerah terkait deklarasi tagar, kami tidak mengeluarkan izin karena deklarasi itu dinilai memicu konflik. Potensi itu kelihatan dari penolakan masyarakat,” ujarnya
Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade mengkritik kehadiran Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin yang menghadiri deklarasi dukungan terhadap Jokowi di berbagai daerah. ”Abang mengaku hadir kan di deklarasi itu? Mengapa kami disebut makar, tapi deklarasi Jokowi yang abang inisiasi tidak? Ini kan tidak adil,” kata Andre.