Sebutan Presiden kepada Prabowo dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut pengamat politik, Yunarto Wijaya, orang-orang terdekat Prabowo jangan menjerumuskannya dengan data yang tidak benar.
Panasnya suhu politik pasca-Pilpres 2019 terasa dari saling serang pernyataan dari elite-elite politik.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa semua ujaran, terlebih yang provokatif itu tidak semua mewakili BPN. “Jadi demokrasi kita kali ini seperti 'cacat dari lahir', kasihan juga KPU dan Bawaslu. Kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, sistematis dan ugal-ugalan itu tidak pernah saya saksikan pada pemilu sebelumnya, itu yang jadi persoalan kita. Sementara soal (panggilan) presiden, itu memang panggilan internal kami ke Pak Prabowo,” katanya.
Soal demokrasi dan pemilu yang ugal-ugalan, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Hasto juga mengkritik soal klaim pihak BPN mengenai pelekatan sebutan presiden kepada Prabowo. "Jangan sekali-sekali di depan rakyat mengklaim secara sepihak," kata Hasto.