Adanya dugaan delegitimasi Pemilu 2019 dikemukakan banyak pihak, salah satunya Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri melihat ada pola pendelegitimasian pemilu dari sebaran hoaks yang dikeluarkan lewat media sosial. “Awalnya KTP elektronik tercecer, lalu hoaks 7 kontainer surat suara. Mengapa ini kami bilang delegitimasi, soalnya faktanya mengarah ke sana. Kami menangkap tersangkanya. Ini yang disasar, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan Polri,” kata Dedi.
Soal pendelegitimasi Pemilu 2019, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan awalnya dirinya mendiamkan karena menganggap itu kritik. “Tapi lama-lama semakin membahayakan. Kami terima KPU dikritik. Tapi jika tudingan itu tidak berdasar dan cenderung bohong, masyarakat harus diberi tahu,” katanya Arief. Soal pendelegitimasian pemilu dan penyelenggaranya, Mendagri, Tjahjo Kumolo, membenarkan. ”Soal KTP-el tercecer, itu bukan tercecer, tapi sengaja dicecerkan,” tegasnya.