Menurut Ketua KPUD Betty Epsilon, mengapa banyak terjadi masalah di lapangan, terutama soal petugas penyelenggara pemilu, karena tugasnya begitu berat dengan anggaran yang sangat minim. “Bagaimana tidak, tugas KPPS itu bukan hanya saat pencoblosan. Tugasnya sudah mulai dari bimtek, lalu sosialisasi ke publik, lalu mengisi form C6 yang harus diantar ke rumah pemilih. Selain itu juga membangun TPS secara mandiri. Dengan kerja seperti itu, anggarannya hanya Rp1,6 juta per TPS,” ujar Betty.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya akan tetap bertanggung jawab soal berjalannya pemilu. "Harapannya dengan memangkas proses bisa lebih efektif. Jadi sebenarnya soal petugas itu, memang aturannya soal umur ketat. Tapi pada akhirnya ada fleksibilitas untuk menyesuaikan dan mempermudah tugas para penyelenggara,” kata Mardani.