Rencana deklarasi gerakan 2019 ganti presiden di beberapa kota di Indonesia gagal karena dihadang kelompok tertentu dan tak mendapatkan izin dari aparat keamanan. Kepolisian menyebut gerakan itu melanggar ketentuan dari ketertiban umum, dan melihat potensi kericuhan sehingga melarang acara-acara sejenis.
Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiande mengatakan sebenarnya persoalan tagar ini biasa-biasa saja jika sesama pendukung kubu politik menyikapinya dengan jernih. “Sayangnya, Polri tidak tegas menyikapi penjagaan objek vital di Batam dan Riau yang diduduki oleh kelompok yang kemungkinan diinisiasi kelompok Bang Ngabalin,” ujarnya.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan melakukan pencegahan agar tidak berlanjut pada kericuhan massal. Pasalnya, jika Polri tidak melakukan pencegahan, seandainya ada keributan pasti akan disalahkan. Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu melihat pihak pendukung tagar 2019 Ganti Presiden mengabaikan kejadian-kejadian persekusi yang dilakukan oleh kelompok ini semisal di CFD Jakarta.