Waketum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan bahwa penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy adalah konsekuensi penegakan hukum. Menurut Ferry, masalah anggota atau pimpinan parpol yang terlibat korupsi, harus dipisahkan antara parpol dan kerjanya di lembaga. “Memang, harus diakui biaya politik sekarang mahal. Tapi, kami ini oposisi, jadi tidak ada pengalaman cari celah korupsi di kekuasaan. Jadi, perlu diperhatikan, kalau parpol itu punya relasi kekuasaan dengan kementerian, harus dilihat motifnya, memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan partai,” ujarnya.
Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, lebih dari 60 persen terkait kasus politik. “Biasanya memang terkait suap. Jadi, KPK tidak ingin bicara korupsi politik soal penindakan. Perlu ada pencegahan, kami ingin memperkuat parpol tapi harus ada komitmen dari mereka,” kata Febri.
Soal komitmen parpol, Koordinator Bidang Hukum ICW Donal Fariz mengatakan, macetnya keinginan reformasi atau keterbukaan parpol itu ada di level elite atau ketum parpol. “KPK sudah mengusulkan sistem transparansi dan keterbukaan, tapi yang setuju hanya satu partai,” kata Donal. Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid mengakui reformasi parpol justru dari civil society. “Internal parpol malah rebut-rebutan jabatan politik. Harus diakui, hampir semua parpol yang sudah ada korupsi di DPR mengalami itu,” ujarnya.