Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu melihat kerja pansel itu membantu pemerintah dan DPR untuk menjaring nama-nama capim KPK. “Penentunya itu di kami. Sepanjang masih ada kritik, harapan kita terhadap pemberantasan korupsi masih tinggi. Catatan saya, tidak pantas kalau wadah pegawai atau penasihat KPK mengkritik pansel atau capim. Itu artinya orang-orang KPK sudah berpolitik. Harusnya adukan ke kami, biar kami bisa punya bahan memutuskan,” katanya.
Penasihat KPK M Tsani Arafanni membantah kalau dirinya dan orang-orang di KPK berpolitik. Menurut Tsani, dirinya tidak pernah mengkritik pansel, namun mengkritik capim. “Bagi saya, kalau yang memimpin KPK itu bermasalah, saya tidak bisa bekerja dengan baik. Yang terdampak langsung oleh pimpinan KPK itu kami, orang dalam KPK. Jadi wajar kalau kami berharap dipimpin oleh orang yang kredibel,” kata Tsani.
Sementara Ketum YLBHI, Asfinawati menegaskan dalam UU KPK terdapat klausul kalau pansel dan pimpinan harus mendengar masukan publik. Namun, hal itu tidak dijalankan oleh pansel capim KPK. Hal itu terlihat dengan diabaikannya masukan koalisi masyarakat sipil terkait rekam jejak capim. “Tolong pansel baca itu UU KPK. Itu kan jelas soal rekam jejak, soal LHKPN. Ada capim yang tidak patuh LHKPN. Itu kan instrumen pencegahan. Bagaimana dia mau menagih LHKPN kalau dia saja tidak patuh,” ujarnya.