Menjelang Pemilu 2019, Polri banyak melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang menyebarkan hoaks terkait Pemilu. Menurut Jubir BPN A. Riza Patria, sikap Polri tersebut terlalu berlebihan, begitu juga dengan tudingan delegitimasi. “Tudingan, kritik itu merupakan musiman saat Pemilu. Terlebih lagi, Pemilu 2019 itu serentak ada Pilpres dan Pileg. Jadi wajar, harus disikapi bijak, bukan lalu ditangkapi karena masyarakat kita belum semuanya melek atau cerdas, tapi main share aja,” kata Riza.
Wakil Ketua TKN, Arsul Sani mengatakan kalau kebohongan yang mengarah pada hoaks dan fitnah harus diproses hukum. Soal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo bahkan menegaskan, kalau penyebar hoaks itu adalah racun-racun demokrasi yang harus disikat. “Racun demokrasi itu penyebar fitnah, SARA, hoaks, money politics. Kalau dibiarkan bisa merusak,” ujarnya. Sementara Wakil Ketua DPR Fahri, menegaskan, kebohongan rakyat jangan langsung dikriminalisasi. “Masalahnya, kedua belah pihak juga melakukan kebohongan. Pejabat juga banyak yang bohong. Cukup saja dijelaskan dengan jelas,” katanya.