Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk melakukan gladi sesuai dengan ancaman bencana daerahnya. “Idealnya, anggaran untuk prabencana itu minimal satu persen dari APBD. Faktanya hanya 0, 0002 persen. Artinya, pemerintah daerah dan legislatifnya tidak mendukung mitigasi bencana. Namun sayangnya, anggaran nasional saja tiap tahun turun,” katanya.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan prioritas utama adalah memperbanyak alat pendeteksi dini gempa maupun tsunami. “Bahkan, kami mengusulkan adanya satelit khusus bencana,” katanya. Kepala Basarnas, Marsekal Madya M Syaugi mengatakan profesionalitas harus didukung oleh peralatan yang mumpuni seperti helikopter dan kapal. “Ini sesuai dengan kondisi geografis kita. Kamera satelit juga harus ada, untuk memotret dan memantau kondisi negara kita,” jelasnya.