Baru jalan 2 bulan tahun 2018, sudah ada 10 orang kepala daerah yang ditangkap KPK. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menegaskan,"Yang kami sasar tindak pidana korupsinya, tidak fokus ini untuk urusan pilkada atau bukan."
Namun tak dapat dimungkiri dalam beberapa kasus, para kepala daerah yang juga calon petahana ini diduga korupsi untuk modal pilkada.
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, mengaku tidak pernah meminta uang di awal bagi calon kepala daerah di PDIP. Hasto juga membeberkan apa saja uang yang lazim diminta PDI Perjuangan kepada para calon kepala daerah.
Sementara, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar, tidak mengakui ada uang mahar untuk calon kepala daerah di Partai Golkar. "Kita tidak bisa menutup mata terhadap mahar politik, tapi memang sangat susah untuk dibuktikan."
Jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas uang haram demokrasi?