Pegiat Energi Terbarukan, Tri Mumpuni mengatakan monopoli PLN terlalu besar. Baginya, sudah saatnya pemerintah memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri. “Jadi, kedaulatan energi bisa terwujud jika sumber energi terbarukan dimanfaatkan. Tapi regulasinya tidak ada. Tidak ada kebijakan yang mendorong itu. Ini karena birokrasi kita masih senang proyek,” kata Mumpuni.
Soal kedaulatan energi melalui energi terbarukan, anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menyetujui hal itu. Namun, kebijakan ini teganjal political will dari pemerintah. “Ke depannya, saya membayangkan harusnya tiap provinsi ada kekuatan pembangkitnya sendiri sesuai wilayahnya. Kalau itu belum mampu, baru disuplai dari pusat. Kalau bicara soal mahal investasinya, ini soal jangka panjang. Tidak mungkin kita bergantung pada minyak dan batu bara yang akan habis,” kata Karding.