Bagi Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Taufiqurrahman, publik hanya perlu tahu RAPBD yang sudah final. “Seluruh rakyat Jakarta mengurus budgeting kan tidak mungkin,” katanya.
Menurut Misbah Seknas FITRA Misbah Hasan, demi terciptanya transparansi anggaran, publik seharusnya dilibatkan juga dalam penganggaran, bahkan sejak penyusunan KUA-PPAS. “Sebenarnya karakter birokrasi membuat ruang pembahasan bagi anggota dewan menjadi sempit karena disengaja dan dokumen yang diberikan main-main,” ujar Misbah Hasan.