Tidak lolosnya 75 pegawai dalam Tes Wawasan Kebangsaan masih menimbulkan polemik. Aturan yang mendasarinya pun dipertanyakan, karena tidak sesuai undang-undang.
Direktur YLBHI Asfinawati menyebut TWK bentuk pelemahan paling canggih terhadap KPK. "KPK sudah mati berkali-kali," ujar Asfinawati.
Namun, politikus PDIP Kapitra Ampera berpendapat sebaliknya. Menurutnya, para pegawai KPK yang tidak lolos TWK justru menentang UU KPK. Sedangkan Emrus Sihombing mengatakan sebaiknya polemik dibawa ke ranah hukum.
"Ajukan melalui proses hukum. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka katakan tidak setuju, padahal mereka penegak hukum kalau tidak suka, ya ajukan secara hukum," ujar Emrus.
Mendengar itu, Direktur Pusako Andalas Feri Amsari mengatakan Kapitra banyak khilafnya.
"Kalau bang Kapitra baca peraturan UU dengan baik, jelas ada perbedaan dengan alih status dan pengadaan ASN, itu beda, kalau pengadaan ada tes, nah kalau alih status tidak ada," ujar Feri.
#MataNajwa #Pancasila #kapalapi