Rekomendasi yang dikirimkan oleh Ombudsman dan Komnas HAM hingga kini belum mendapat respons dari presiden. Padahal otoritas tertinggi berada di tangan presiden. Sikap cuek yang ditunjukkan oleh presiden dalam menangani polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai sebagai wujud inkonsistensi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Saya merasa ada inkonsistensi, karena Presiden pernah berbicara TWK tidak boleh merugikan. Kedua, kalau kita bicara hukum ada pelanggaran dan menjadi tanggung jawab negara. Bagaimana mungkin ada pelanggaran ham di depan mata, tapi Presiden diam saja?” kata Zainal Arifin Mochtar, Ahli Hukum Tata Negara FH UGM Yogyakarta.
#MataNajwa #kapalapi