BIN di Bawah Kendali Presiden, Jangan untuk Kepentingan Politik Pribadi
Joko Widodo mengembalikan fungsi Koordinasi Badan Intelejen Negara (BIN) langsung ke presiden, bukan lagi di bawah Kemenko Polhukam.
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai, posisi BIN yang kini berada langsung di bawah presiden sudah tepat. Ini karena pengguna pertama dan utama dari lembaga intelejen ini adalah presiden.
Mantan wakil ketua tim pemenangan Presiden Joko Widodo ini juga berpendapat, koordinasi langsung itu membuat BIN dapat memberikan informasi dan formulasi data langsung kepada kepala negara. Hal itu kemudian dapat dijadikan pembanding bagi presiden dengan lembaga lain sebelum mengambil sebuah keputusan atau kebijakan di berbagai bidang.
Sementara itu, peneliti pertahanan dan keamanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) justru mengingatkan agar peresiden tidak menggunakan BIN untuk kepentingan politik pribadi.