•
IKA Undip Minta Politik Identitas Dihentikan dan Penyelenggara Pemilu Netral
29 Desember 2022 17:12 WIB
Penulis: Jay Akbar
Editor: Akbar Wijaya
Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) mengajak seluruh masyarakat Indonesia menghindari praktik-praktik politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. IKA Undip menilai politik identitas berdampak terhadap rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa.
"Jadi praktik-praktik politik identitas harus kita hindari," ujar Ketua Umum DPP IKA Undip Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers "Refleksi Akhir Tahun IKA Undip" di Kantor DPP IKA Undip, Jakarta, Kamis (29/12/2024).
Ajakan menghindari politik identitas dan menjaga kesatuan serta persatuan di tahun politik Pemilu 2024 merupakan salah satu rekomendasi pengurus baru IKA Undip yang disusun oleh tim ad hoc di bawah kepemimpinan Karding.
Karding menyampaikan IKA Undip akan mengambil peran sebagai katalisator kesatuan bangsa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Karding menyampaikan IKA Undip akan mengambil peran sebagai katalisator kesatuan bangsa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Selain itu, IKA Undip juga akan mengambil peran bersama penyelenggara pemilu untuk mengedukasi masyarakat agar tidak keliru memahami informasi kepemiluan atau pun tidak mudah terprovokasi oleh berita negatif.
IKA Undip Minta Penyelenggara Pemilu Netral
IKA Undip, kata Karding, juga menyerukan penyelenggara pemilu untuk senantiasa menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Keandalan dan kenetralan penyelenggara pemilu itu penting. Jadi, mereka harus netral, harus dengan kualitas dan keandalan yang luar biasa," ujar Karding.
Netralitas penyelenggara pemilu sekaligus penegakan kode etik pemilu kepada pihak penyelenggara merupakan hal yang penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
Mengawal Pembangunan IKN
Selain isu politik Pemilu 2024, IKA Undip juga merekomendasikan dorongan agar pemerintah mempercepat Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Salah satunya yang ingin kami dorong, poin-poinnya adalah akselerasi IKN," ujar Karding.
"Salah satunya yang ingin kami dorong, poin-poinnya adalah akselerasi IKN," ujar Karding.
Kadir menyampaikan pembangunan IKN perlu dipercepat karena dari sisi pembangunan berkelanjutan, IKN bisa menjadi penggerak pelaksanaan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan ekonomi biru.
IKA Undip, kata Karding, juga berkomitmen untuk terus mengawal percepatan pembangunan IKN. IKA Undip, tambah dia, memandang pemerintah perlu menyosialisasikan kepada semua masyarakat mengenai pentingnya pembangunan IKN bagi bangsa Indonesia ke depan.
Karding optimistis pemimpin Indonesia berikutnya akan tetap melanjutkan pembangunan IKN yang telah digerakkan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo saat ini.
"Kita sudah investasi, membuat undang-undang, peresmian, sudah disusun otorita nya. Jadi, itu sudah sangat jauh (perkembangannya). Oleh karena itu, saya yakin siapa pun pemimpinnya, Insya Allah tidak berpikir berbeda," ujar dia.
Sejak Kadir terpilih menjadi Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-10 IKA Undip di Jakarta pada 9-11 Desember 2022, organisasi yang menjadi rumah bagi keluarga para alumni Undip itu membentuk tim ad hoc atau tim transisi.
Tim tersebut dihadirkan agar setelah penyelenggaraan Munas Ke-10 IKA Undip dan sebelum terbentuknya kepengurusan yang baru, tidak ada jeda kosong bagi organisasi dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia.
Tim ad hoc yang terdiri atas pengurus pusat periode 2017-2022, perwakilan dewan pimpinan daerah, dan dewan pimpinan cabang IKA Undip dari seluruh Indonesia tersebut mengamati keadaan bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, serta pengawasan obat dan makanan di Tanah Air di sepanjang tahun 2022.
Lalu, mereka merumuskan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi kritik bersifat membangun sekaligus sebagai solusi bagi pengawalan hidup berbangsa dan berindonesia yang lebih baik di tahun 2023 sampai seterusnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Kadir didampingi oleh Ketum DPP IKA Undip Demisioner Ahmad Muqowam, Ketua Pengarah Steering Committee Munas Ke-10 IKA Undip Mangara Pardede, Ketua Pelaksana Organizing Committee Munas Ke-10 IKA Undip Rahman Fajriyansah, serta beberapa anggota tim ad hoc.
KOMENTAR
Latest Comment