Strategi Ganjar Lindungi Pekerja Migran

7 Feb 2024 17:02 WIB

thumbnail-article

Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU/aa.

Penulis: Advertorial

Editor: Akbar Wijaya

Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo memaparkan strategi yang akan ia jalankan dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia jika berhasil memenangi Pemilihan Presiden 2024 (pilpres). Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan panelis dalam acara Debat Calon Presiden Kelima di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

“Mereka banyak mengalami masalah mulai dari masalah hukum pelecehan hingga kesehatan mental, pertanyaannya Bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia,” tanya moderator saat membacakan pertanyaan panelis untuk Ganjar, Minggu (4/2/2024).

Ganjar mengatakan negara mulai dari pemerintah daerah, BNP2TKI, pemerintah pusat, hingga duta besar harus hadir memberikan perlindungan. Ia lalu menceritakan komunikasi langsung antara timnya dengan pekerja migran di Hongkong di mana merekamenuntut penjelasan mengenai strategi perlindungan yang akan diberikan.

Menjawab permasalahan itu Ganjar berjanji menyediakan saluran layanan pengaduan yang responsif.

“Inilah panik button, inilah nomor telepon. Jika ada masalah, telepon ke situ. Jika tidak, maka akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi,” jelas Ganjar Pranowo.

Ganjar kemudian menyoroti berbagai masalah yang dihadapi pekerja migran, termasuk legalitas yang harus terjamin sejak awal. Ia mengatakan para calon pekerja migran harus melalui kontrol ketat sebelum dikirim ke luar negeri.

“Kita harus tahu skillnya, apa yang ada dalam kontrak kerja. Pastikan semuanya dari kementerian yang ada, lembaga yang ada. Itulah kontrol yang dilakukan," tambahnya.

Kader PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya tempat melapor yang aktif sebagai langkah proaktif untuk melindungi seluruh warga Indonesia, di mana pun mereka berada. Hal ini berdasarkan pengalaman timnya dalam membebaskan pekerja bermasalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Tindakan tegas datang dari pemimpin tertinggi. Pengalaman saya sebagai gubernur, telepon yang saya hubungi adalah duta besar. Bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu? Komitmen ini tidak terlalu sulit ketika data benar, instrumen benar, dan dilakukan dengan cara yang benar. Maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan,” papar Ganjar.

 

Apa Komentarmu?

Tulis komentar

ARTIKEL TERKAIT

VIDEO TERKAIT

KOMENTAR

Latest Comment

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama mengirimkan komentar untuk bertukar gagasan dengan pengguna lainnya

TERPOPULER