Aksi demo #IndonesiaGelap telah berlangsung selama empat hari, terhitung sejak Senin (17/2/2024). Demo yang berlangsung di berbagai daerah dan berpusat di Jakarta ini berisi sejumlah tuntutan sebagai respons atas kondisi negara yang semakin suram.
Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diatur melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 menjadi salah satu hal yang paling disorot. Kebijakan ini dianggap tidak relevan dan justru berpotensi menghambat akses serta menurunkan kualitas layanan publik.
Terlebih, pemangkasan anggaran K/L tidak dilakukan secara transparan, dan ada beberapa kementerian serta lembaga seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan yang tidak mengalami efisiensi.
Berikut rangkuman sejumlah tuntutan rakyat dalam aksi demonstrasi #IndonesiaGelap.
1. Kawal dan evaluasi Inpres 1/2025
Inpres No. 1 Tahun 2025 diduga dikeluarkan tanpa melalui proses evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang kebijakan ini diambil secara terburu-buru, tidak transparan, dan tidak melalui proses analisis kebermanfaatan.
2. Evaluasi program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran dianggap tak memiliki tujuan utama yang jelas, demikian pula dengan regulasi yang mengaturnya. Selain itu, progrma ini juga menjumpai berbagai masalah dalam implementasinya, mulai dari distribusi yang tidak merata, menu yang kurang bergizi, hingga sejumlah kasus keracunan.
3. Hapus dwifungsi TNI/Polri
Kecenderungan Prabowo untuk menempatkan pejabat sipil dari kalangan militer dikhawatirkan menjadi tanda kembalinya dwifungsi militer sebagaimana pada era Orde Baru. Pelibatan TNI tampak dalam berbagai program pemerintah seperti MBG hingga upaya ketahanan pangan. Pembahasan RUU TNI yang berpotensi menghidupkan kembalinya dwifungsi juga terus berlanjut di DPR.
4. Realisasi tukin dosen ASN
Tunjangan kinerja (tukin) yang seharusnya diterima oleh dosen ASN tahun 2020-2024 tidak dapat dicairkan, sebagaimana disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam surat bernomor 247/M.A/KU.01.02/2025. Alasannya, kementerian sebelumnya tidak mengajukan alokasi anggaran untuk kebutuhan tukin sesuai birokrasi yang berlaku.
5. Cabut PSN bermasalah
Sejak pemerintahan Jokowi, terdapat sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah. Selain kurang strategis, sejumlah PSN seperti PIK 2 juga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.
6. Batalkan pemangkasan anggaran pendidikan
Pendidikan menjadi salah satu sektor yang rencananya akan terkena pemangkasan anggaran. Tak tanggung-tanggung, Kemendiktisaintek dipangkas hingga Rp14 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilaporkan mengalami pemangkasan sekitar Rp8 triliun. Pemotongan besar-besaran ini berdampak terhadap berbagai aspek, mulai dari berkurangnya tunjangan tenaga pendidikan hingga dihapuskannya bantuan dana pendidikan.
7. Tolak UU antirakyat
Massa aksi menolak perumusan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, seperti revisi UU TNI dan Polri serta revisi UU Minerba.
8. Sahkan RUU prorakyat
Di sisi lain, peserta menyerukan pengesahan undang-undang prorakyat seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset.
9. Buat kebijakan berdasarkan riset
Beberapa kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap tak melibatkan riset dalam perumusannya, Kebijakan ini antara lain terkait program MBG, gas LPG 3 kg, pemotongan anggaran kajian dan riset sebesar 50 persen, hingga pemangkasan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hingga lebih dari sepertiga.
10. Efisiensi Kabinet Merah Putih
Dengan lebih dari 112 orang pejabat, Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo-Gibran dianggap terlalu gemuk dan kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran. Selain tak ada urgensinya, kabinet gemuk juga boros biaya, lambat dan tidak akan responsif.