Aktivis dekade 1990-an Pius Lustrilanang meminta pemerintah menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Reformasi Nasional.
"Ada hari Kesaktian Pancasila, ada hari Lahir Pancasila, kenapa tidak ada hari reformasi? Saya mengusulkan kepada pemerintah, untuk menetapkan tamggal 21. Mei sebagai Hari Reformasi diperingati setiap tahun," kata Pius yang juga Sekretaris Jendral Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) dalam keteran pers di sela-sela kegiatan Jalan Santai Peringatan 25 Tahun Reformasi yang terpusat di gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (21/05/2023), pagi.
Pius menyampaikan reformasi di Indonesia berhasil diperoleh dengan susah payah, khususnya oleh elemen mahasiswa yang pada puncaknya pada 21 Mei 1998 berhasil membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri.
"Kita ingin ingatkan bahwa reformasi diperjuangkan dengan susah payah. Begitu banyak orang ditangkap, dibunuh, disiksa. Perlu 20 tahun perjuangan mahasiswa perjuangan reformasi itu sendiri," ucap Pius.
Mengenai progres dari reformasi yang diperjuangkan elemen mahasiswa saat menumbangkan rezim orde baru, Pius berpendapat saat ini sistem demokrasi telah cukup baik.
"Menurut saya semua prasyarat demokrasi sudah ada, pemilu yang bebas, pemilihan presiden langsung, kita punya kebebasan berpartai, ada supremasi hukum, ada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi kita sudah bagus," kata Pius.
Kendati demikian, Pius menilai demokrasi saat ini belum mencapai titik ideal karena masih terbilang prosedural, belum substansial.
"Yang substansial itu harus membawa sebanyak-banyaknya kemakmuran, keadilan pada rakyat. Ini semua (demokrasi saat ini) masih prosedural, tapi reformasi masih berproses," timpal mantan aktivis yang kini menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini.
Pius mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap upaya-upaya kembali ke masa lalu. Kekhawatiran ini menurut Pius lantaran di usia reformasi yang telah menginjak 25 tahun masih adanya upaya-upaya untuk kembali ke masa lalu.
Upaya tersebut diantaranya dengan wacana menambahkan batasan jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode dan penundaan Pemilu.
"Semua itu adalah wacana yang membahayakan bagi demokrasi. Hari ini kami sengaja kumpulkan mereka (25 ribu massa Aldera) yang menolak gagasan ini untuk bersama kembali ke DPR, mengingatkan teman-teman di DPR, agar patuh pada konstitusi, mengingatkan agar semuanya patuh," katanya.
Aldera dan Rumah Djoeang menggelar Jalan Santai Peringatan 25 Tahun Reformasi bertajuk "Reformasi Memanggil" dengan melakukan long march ke Gedung DPR/MPR, Jakarta.
Selama long march hingga foto bersama di Gedung DPR/MPR, massa terus meneriakkan tiga jargon yaitu tolak tiga periode, konstitusi harga mati, dan jaga demokrasi.
Ondi, Aktifis 98 yang mengikuti kegiatan ini berpendapat peringatan 25 tahun Reformasi oleh Aldera yang diadakan di gedung DPR RI terasa sangat siginifikan.
Selain sebagai lokasi sejarah yang pernah 24 jam diduduki mahasiswa pada tanggal 21 Mei 1998, pesan-pesan yang disampaikan Aldera juga relevan dengan agenda utama reformasi.
"Pertahankan sistem demokrasi demi keadilan sosial, tolak upaya-upaya yang mengarah pada dictatorship," ucapnya.