Nama Anies Baswedan sempat disebut-sebut mendampingi Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun, keputusan akhirnya berkata lain. PDIP justru berbalik mengusung Pramono Anung sebagai calon gubernur. Lantas, apa alasan Anies batal diusung PDIP?
Setelah ditinggalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusungnya menjadi gubernur Jakarta, Anies Baswedan sempat dikabarkan akan dipasangkan dengan Rano Karno. Namun, per Senin (26/8/2024), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak kunjung mengumumkan pencalonan tersebut.
Anies juga tidak terlihat berada di lokasi pengumuman di Markas DPP PDIP, Jakarta Pusat. Ditambah PDIP yang tak mengumumkan nama calon gubernur DKI Jakarta, sementara provinsi lain telah diumumkan.
Pada Rabu (28/8), Pramono Anung dan Rano Karno resmi melakukan pendaftaran ke KPU sebagai pasangan calon yang diusung PDIP. Artinya, bukan Anies Baswedan yang ditunjuk PDIP untuk melawan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono.
Alasan Anies batal diusung PDIP
Juru Bicara Badan Pemenangan Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan alasan Anies Baswedan yang batal diusung PDIP. Menurutnya, PDIP memang sengaja mengumumkan calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024 tepat sebelum pendaftaran pasangan calon dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Memang di PDIP daftar atau jadwal untuk mendaftarkan pasangan calon terkait dengan Jakarta memang kami simpan di terakhir,” ujar Seno dalam “Political Show CNN Indonesia” pada Senin (26/8).
Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Menurut PDIP, Jakarta adalah center of gravity politik nasional. Jadi, PDIP perlu menggodok nama-nama yang muncul dan potensial untuk diusung sebagai calon gubernur.
Senada dengan Seno, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat juga menyebut bahwa banyak kader internal PDIP yang potensial. Tak heran jika PDIP mengutamakan kadernya sendiri untuk maju dalam kontestasi Pilkada.
“PDIP itu partai yang mendahulukan kader internal. Gunanya partai itu adalah bisa melakukan rekrutmen anggota, kemudian pendidikan, kemudian kita mempersiapkan calon-calon pemimpin,” ujar Djarot pada Rabu (28/8/2024), dikutip dari detikNews.
Pengamat sebut ada faktor istana dan Pilpres 2029
Menurut survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies Baswedan masih cukup tinggi di Jakarta per Selasa (16/7). Ia mendapatkan posisi elektoral mencapai 29,8 persen, jauh di atas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ridwan Kamil.
Kendati begitu, perjalanan Anies merebut kembali kursi Gubernur DKI Jakarta sangatlah berat. Ia harus melalui jalanan terjal, mulai dari ditinggalkan partai pengusungnya, hingga digantungkan oleh PDIP.
Pengamat Politik dari Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai langkah “penjegalan” Anies ini karena ada kekhawatiran akan maju pada Pilpres 2029. Anies seperti mendapatkan panggung jika terpilih sebagai gubernur Jakarta untuk modal Pilpres 2029.
“Ada kekhawatiran kalau Anies ini dimajukan juga akan ada relasi yang negatif dengan Istana. Dalam konteks ini bukan saja Istana Merdeka tapi juga Istana Hambalang,” ujar Agung pada Rabu (28/8).
Tidak hanya itu, Anies juga masih menjadi sosok kontroversial di internal PDIP. Pada Pilgub Jakarta 2017, keduanya terlibat pertarungan sengit dengan menggunakan politik identitas. Hal ini menyebabkan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP harus kalah melawan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
“Karena ada soal 2017 yang serius terkait politik identitas maupun primordial yang mengemuka gitu jadi di internal PDIP berharap nama Anies ini memang tidak dimajukan,” tambah Agung.