Aliansi Demos Desak Mendagri Batalkan Penunjukkan Ady Karyono sebagai Pj Gubernur Jatim karena Kasus Korupsi

Penunjukan Ady Karyono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) tuai kontroversi. Hal itu tak lepas dari masih berlangsungnya penyelidikan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK yang menyeret namanya dalam dugaan kasus korupsi bansos beras di Kementerian Sosial (Kemensos).

Atas hal tersebut, sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi Demos melakukan demonstrasi di depan kantor Kemendagri, Jakarta pada Kamis, (7/3/2024).

Dalam aksi tersebut aliansi Demos menekankan pentingnya peran Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi Surat Keputusan (SK) yang menunjuk Ady Karyono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur.

Fendy, sebagai koordinator lapangan (korlap) aksi, menyatakan bahwa kasus dugaan keterlibatan Ady Karyono dalam korupsi beras di Kemensos tidak boleh dianggap sepele, meskipun uang gratifikasi sebesar Rp500 juta telah dikembalikan oleh Ady Karyono.

"Namun hal tersebut tidak menjatuhkan status hukumnya. Penunjukan Ady Karyono sebagai Plt Gubernur Jawa Timur adalah tindakan keras kepala pemerintah yang tidak mempertimbangkan integritas," ujar Fandy.

Lebih lanjut ia berharap seluruh elemen pemerintahan yang ada di Jawa Timur mempertimbangkan hal tersebut dan selalu mengedepankan asas good gavernance.

“Kemendagri jangan mengesampingkan asas good gavernance dalam suatu pemerintahan, karena pemerintahan sebelumnya selama ini di kenal dengan baik bahkan jauh dari tindak pidana korupsi sehingga hal ini tidak boleh kontraproduktif,” imbuhnya.

Sejalan dengan Fandy, Muchtar salah seorang yang turut ikut aksi Demos menegaskan bahwa jangan sampai dengan penunjukan Ady Karyono sebagai Pj Gubernur Jawa Timur nantinya dapat mencederai pencapaian pemerintah sebelumnya.

“Masayarakat Jawa timur tidak menginginkan pemimpin yang dapat merusak capaian dan prestasi pemerintah sebelumnya yakni Khofifah Indarprawansa dan Emil Elistianto Dardak,” ujar Muchtar.

Menurut Muchtar ditunjuknya Ady Karyono sebagai Pj Gubernur dianggap merusak demokrasi, mengingat pada 10 Januari lalu, Ady Karyono masih menjalankan pemeriksaan KPK.

Hal tersebut, menurut Muchtar, justru menjauhkan Pemprov Jatim dari fokus kesejahteraan sosial masyarakat melalui komitmen pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Selain dugaan keterlibatan Adhy dalam kasus korupsi bansos di Kemensos, aliansi Demos juga turut mempertanyakan akuntabilitas mantan Sekdaprov Jatim tersebut. “Menuntut KPK untuk menyelidiki dugaan laporan harta kekayaan fiktif Adhy Karyono di LHKPN,” tulis aliansi Demos dalam rilisan pers yang diterima Narasi.

Nama Adhy Karyono memang sempat masuk jajaran pejabat publik dengan laporan kekayaan yang mencurigakan pada September 2023 lalu. KPK juga sempat memeriksa Adhy terkait temuan tersebut.

Selain di Jakarta, aliansi Demos juga melakukan aksi di Surabaya, tepatnya di depan rumah dinas Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi pada Kamis.

Menurut salah satu massa aksi, Umam, demonstrasi di Surabaya sempat memanas setelah massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung.

“Pengamanan Polda Jatim di aksi kali ini minus, jadinya aksi nyaris ricuh,” ujar Umam ketika dihubungi pada Kamis.

Sebelumnya, mantan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dilantik Mendagri Tito Karnavian pada 16 Februari 2024 lalu sebagai Pj Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang habis masa jabatannya.

Akan tetapi, pengangkatan Adhy tersebut menuai kontroversi setelah namanya terseret kasus dugaan korupsi bansos di lingkungan Kemensos periode 2020-2021. Pada periode tersebut, Adhy tercatat tengah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemensos tahun 2020.

Dalam kasus tersebut, KPK sempat memeriksa Adhy pada 10 Januari dipanggil KPK sebagai saksi.