6 Maret 2024 19:03 WIB
Penulis: Jay Akbar
Editor: Akbar Wijaya
Persoalan kenaikan harga beras dan ketersediaan stoknya menjelang Ramadan dan Idul Fitri menjadi topik yang diperbincangkan sejumlah wakil rakyat dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024). Siapa dan apa saja yang mereka utarakan terkait isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini?
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, anggota Fraksi PKS Slamet mengungkapkan keprihatinannya terkait harga dan stok beras di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa tidak hanya berita di media sosial yang beredar, tetapi dirinya secara langsung menyaksikan antrian panjang warga untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya di medsos yang beredar yang kita saksikan antrian panjang rakyat kita untuk mengantri beras, tetapi saya saksikan sendiri di Dapil saya betapa antrian ini memang cukup panjang untuk mendapatkan beras murah," ujar Slamet saat menyuarakan aspirasi.
Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Meskipun telah dilakukan impor sebesar 2 juta ton pada tahun 2023 dan direncanakan 3 juta ton untuk tahun 2024, namun harga beras di masyarakat tidak mengalami penurunan yang signifikan.
"Tentunya kita sangat senang ketika kemudian harga beras ini yang harganya mahal ini dinikmati oleh petani. Yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita," tegasnya.
Slamet menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani sambil memastikan bahwa kebutuhan beras masyarakat juga terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Ia juga mengkritisi distribusi beras yang didominasi oleh sektor swasta, menyebabkan pemerintah kesulitan mengendalikan pasar.
"Dengan data [Bulog] yang saya dapatkan, hanya 2% dari seluruh potensi petani yang berhasil menjual hasil panennya kepada pemerintah," katanya.
Anggota Fraksi PKS tersebut mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk serius menangani masalah harga beras dan mengelola logistik pangan dengan lebih baik, guna menjaga kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam mengelola logistik pangan dan membeli seluruh potensi panen petani untuk menjaga stabilitas harga beras," tambahnya.
Aria Bima, anggota Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti keprihatinannya terhadap kondisi ini dan mengajukan usulan untuk penanganan khusus dari pemerintah. Ia menekankan bahwa beberapa negara penghasil beras seperti Thailand, Vietnam, dan India telah menutup ekspor beras ke Indonesia.
"Masalah perut rakyat yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor," ungkap Aria Bima.
Aria Bima juga menyoroti prospek produksi beras nasional yang baru akan terjadi pada bulan April, namun butuh waktu sekitar satu bulan untuk beras itu sampai ke pasar, padahal ramadan dan Idul Fitri sebentar lagi.
"Kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini," katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya pemerintah dan DPR bersikap proaktif dalam mengatasi masalah ini.
"Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik," tambahnya.
Dengan adanya usulan dari Aria Bima ini, diharapkan pemerintah dan DPR dapat segera mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan dan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat, menghindari potensi krisis yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.
Menanggapi hal tersebut, Dasco mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah beras yang diusulkan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima akan memakan waktu yang terlalu lama, sedangkan waktu yang tersisa sudah mendekati bulan Ramadan dan Idul Fitri.
"Dalam mengatasi masalah ini, saya agak menanggapi sedikit kalau kita bikin Pansus apa untuk beras itu terlalu lama kita, sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Jadi mungkin kita akan optimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan maupun ke pemerintah untuk menindak lanjuti aspirasi dari Pak Aria Bima dan kawan-kawan," ujar Sufmi Dasco Ahmad.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti kenaikan harga bahan pokok, khususnya beras menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ia menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut.
"Pertama tentu saya juga ingin menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Memang akhir-akhir ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri ada kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan," ungkap Herman.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga pangan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan perayaan Idul Fitri. Ia juga meminta agar aspirasi ini dapat disampaikan kepada pemerintah melalui pimpinan DPR.
"Oleh karenanya mohon nanti pimpinan dapat memberikan atau meneruskan terhadap aspirasi ini kepada pemerintah," tambahnya.
Anggota Fraksi PKS, Johan Rosihan menyoroti masalah ketersediaan beras yang semakin mendesak menjelang bulan Ramadan. Dalam pernyataan di sidang paripurna DPR RI, Johan Rosihan menekankan perlunya penanganan yang serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
"Pekan kemarin kami Komisi IVsudah turun ke beberapa daerah dan saya kebetulan ke Jogja melihat beberapa kondisi gudang Bulog yang memang tiba-tiba ada beras. Nah, karena itu menurut saya, pimpinan ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja apalagi sebentar lagi Ramadan akan datang di mana kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim di Indonesia ini tentu memastikan keberadaan beras ini," ujar Johan Rosihan.
Rosihan juga menyoroti dampak sosial yang mungkin terjadi jika masalah ini tidak segera ditangani. "Ada lebih dari 13 juta petani yang bekerja di sektor ini. Kalau ini tidak diantisipasi segera, maka ini bisa terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat," tambahnya.
Rosihan menekankan perlunya fokus pemerintah pada penanganan krisis beras dengan mengalihkan anggaran dari proyek-proyek lain.
"Saya sarankan agar pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek yang mercusuar itu, alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi," tegasnya.
Rosihan juga mengusulkan pembentukan rapat gabungan di DPR untuk mengetahui dan mendesak pemerintah agar serius dalam menyelesaikan persoalan krisis beras.
"Saya usulkan agar rapat gabungan di DPR ini untuk kita mendesak pemerintah agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan persoalan krisis beras yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita pada hari ini," pungkasnya.
Dasco menyambut baik usulan Rosihan dan menyatakan bahwa akan diambil langkah konkret untuk menangani masalah ini.
"Baik, terima kasih masukannya. Nanti minggu depan pimpinan dewan akan membuat rapat konsultasi yang mengundang Komisi IV, Menteri Pertanian, dan beberapa Kementerian terkait untuk membahas soal ini. Rapat ini akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR, Pak Rahmat Gobel, yang membawahi komisi 4," ujar Dasco Ahmad.
KOMENTAR
Latest Comment