Dalam debat capres yang diselenggarakan KPU pada Selasa (12/12/2023), capres nomor urut satu Anies Baswedan menyebut bahwa dirinya merupakan Gubernur DKI Jakarta yang paling banyak keluarkan izin pembangunan rumah ibadah.
Hal tersebut disampaikan ketika ia ditanya oleh capres nomor urut dua Prabowo Subianto tentang sulitnya kaum minoritas agama mendirikan rumah ibadah di Indonesia.
"Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah, tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya?" tanya Prabowo.
Ketika ditanya perihal hal tersebut, Anies pun menjelaskan bahwa ketika ia mendorong percepatan izin tempat ibadah ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Pak Prabowo, perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30-40 tahun dan tuntas dibereskan," ujar Anies.
Anies juga kemudian menyampaikan bahwa ia merupakan Gubernur DKI yang paling banyak mengeluarkan izin pendirian tempat ibadah.
“Dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan," ujar Anies.
Pemberian izin tersebut, jelas Anies, tak jarang dikeluarkan setelah dirinya melakukan mediasi dengan masyarakat yang menolak pendirian rumah ibadah agama tertentu di suatu daerah.
"Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara, ketika umat Kristen mau mendirikan gereja dan tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara," katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menyatakan bahwa dirinya menerima keluhan dari berbagai kelompok agama, termasuk Buddha dan Hindu sebagai kelompok minoritas.
Debat yang dilaksanakan pada Selasa (12/12) lalu merupakan agenda debat perdana yang diselenggarakan KPU untuk pasangan capres-cawapres.
Dalam debat perdana kemarin, para capres saling beradu argumen bertema "Pemerintah, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga".
Debat kedua direncanakan bakal digelar pada Jumat (22/12) mendatang dengan agenda debat khusus cawapres.
Secara keseluruhan, KPU menyiapkan lima agenda debat untuk Pilpres 2024 yang digelar mulai 12 Desember 2023–4 Februari 2024 dan seluruh debat dapat disaksikan melalui stasiun televisi nasional secara langsung.