Kasetpres yakin Bjorka berdusta soal klaim peretasan surat rahasia Jokowi dan BIN tapi BSSN malah sedang memvalidasi datanya.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah mendalami dugaan peretasan surat-surat rahasia Badan Intelejen Negara (BIN) dan Presiden Jokowi oleh akun Bjorka di situs BreachForum.
BSSN tengah berkoordinasi dengan penyedia sistem elektronik (PSE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) guna menindaklanjuti dugaan kebocoran data.
"BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," demikian keterangan pers atas nama Juru Bicara BSSN Ariandi Putra yang dikutip Antara di Jakarta, Sabtu (10/9/2022).
Ariandi mengatakan saat ini BSSN tengah memvalidasi data-data bocor yang dipublikasikan akun Bjorka di media sosial. Selain itu BSSN bersama PSE terkait juga tengah memperkuat sistem keamanan siber demi mencegah risiko lebih besar.
BSSN juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.
Ariandi mengingatkan keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, BSSN meminta seluruh PSE memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."
Kasetpres Yakin Klaim Bjorka Dusta
Berbeda dengan BSSN, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi yakin tidak ada surat dan dokumen kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor di dunia maya.
“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru dikutip Antara saat dimintai tanggapan soal kabar surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh akun Bjorka, Sabtu (10/9/2022).
Heru mengatakan klaim Bjorka telah meretas surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN), dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi sebagai kebohongan.
Beredarnya informasi bohong itu, kata Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” katanya.
Aksi Bjorka: Dari KPU, SIM Card, PLN, dan Berhenti Menjadi Idiot
Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.
Aksi Bjorka membocorkan data rahasia bukan baru kali ini saja dilakukan.
Pada Rabu (7/9/2022), ia mengklaim memiliki 105.003.428 juta data penduduk Indonesia lengkap dengan informasi NIK, Kartu Keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan nama lengkap.
Dalam unggahan berjudul 'Indonesia Citizenship Database From KPU 105M' di situs Breach Forum ia menyebut data itu diambil dari KPU
Bjorka juga pernah mengklaim telah meretas 1,3 miliar data registrasi SIM CARD dengan kapasitas 87 GB pada 31 Agustus lalu. Data itu ia jual dengan harga US$50 ribu atau setara Rp743,5 juta.
Untuk meyakinkan klaimnya, Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.
Data 17 juta pelanggan PLN juga pernah dibocorkan Bjorka di BreachForums. Data itu dijual oleh akun bernama Loliyta pada 18 Agustus 2022. Isinya, nama pelanggan, tipe KwH, tipe meteran, dan lainnya.
Salah satu aksi kontroversial Bjorka adalah saat ia merespons tanggapan pihak Kemenkominfo yang meminta agar para hacker berhenti meretas. Bjorka meledek pernyataan itu dengan mengatakan: "Berhenti menjadi idiot."