Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, lantas bagaimana dengan daftar koalisi pendukungnya?
Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, terdiri dari delapan partai pendukung yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Garuda, Partai Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun, sejauh ini ada kemungkinan partai-partai lain di luar koalisi tersebut akan turut bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
Terlebih, sejak awal pencalonannya, Prabowo berkali-kali memastikan bahwa ia akan mengedepankan rekonsiliasi pasca kontestasi pemilu. Presiden terpilih tersebut akan menggandeng lawan politiknya untuk masuk ke dalam pemerintahannya mendatang.
"Kalau yang diberi mandat Prabowo-Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia," katanya dalam Konsolidasi Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Bogor, akhir tahun 2023 lalu.
Akan tetapi, masuknya partai di luar koalisi Indonesia Maju tak hanya berguna untuk merealisasikan janji politik Prabowo. Lebih jauh, konsolidasi diperlukan untuk menyatukan suara di DPR.
Pasca pengumuman pemenang Pemilu 2024 oleh KPU, sejumlah partai di luar koalisi Indonesia Maju terlihat mulai menjajaki kemungkinan menjadi pendukung sang presiden terpilih.
Nasdem jadi “partai luar” pertama yang gabung
Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi partai pertama yang bergabung dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Surya Paloh pada Kamis (25/04/2024), selepas bertemu dengan Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan.
"Untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan artinya kita siap dukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran," terang Paloh di depan awak media.
Ketua Partai Nasdem tersebut menyatakan Indonesia merupakan bangsa besar dengan seluruh kekayaan alam dan jumlah penduduk yang dimiliki.
Sebagai negara yang berada dalam komunitas internasional, Indonesia akan menghadapi berbagai masalah dengan kompleksitas yang tinggi.
PKB isyaratkan merapat
Pasca pengumuman presiden terpilih oleh KPU, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto pada Rabu (24/4).
Dalam pertemuan tersebut, politisi yang akrab disapa Cak Imin tersebut menyatakan kesediaan PKB untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi, apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang," ucap Muhaimin saat memberikan keterangan pasca pertemuan dengan Prabowo.
Selain menyatakan kesediaan untuk bekerja sama, dalam pertemuan tersebut Cak Imin juga menyerahkan dokumen berisi "agenda perubahan PKB".
"Delapan agenda PKB diserahkan kepada 08. Kira-kira begitu untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo pada masa yang akan datang," ujar Muhaimin.
Pertemuan dengan Prabowo tersebut dilakukan Muhaimin setelah sebelumnya memberikan keterangan mengenai teka-teki masa depan Koalisi Perubahan yang mengusungnya sebagai calon wakil presiden nomor urut 01 pada Pemilu 2024 lalu.
Menurut Cak Imin, target tujuan dan fungsi Koalisi Perubahan untuk Pemilu 2024 telah selesai.
Belum menyatakan sikap, PDIP tunggu rakernas
Semenatra itu Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa partainya masih belum menentukan barisan ada di barisan pemerintah terpilih atau menjadi oposisi.
Menurut Ahmad Basarah, partainya sudah terbiasa untuk bertahan di berbagai iklim dan dinamika politik Indonesia.
Ia juga menyatakan bahwa PDIP telah teruji tangguh berada di garis luar pemerintahan, terutama masa Orde Baru.
“Kami pernah berada di pemerintahan, lalu berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” terangnya sebagaimana dikutip Tempo.co.
Ahmad Basarah menuturkan jika sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional pada Mei 2024.
Nantinya dalam Rakernas, seluruh kader akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres, apakah akan bergabung atau menjadi oposisi di luar pemerintahan.
KOMENTAR
Latest Comment