Salah satu isu yang mencuat dalam debat capres adalah kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia. Anies R. Baswedan capres nomor urut satu mendapat pertanyaan tentang ancaman impor ponsel yang mencapai Rp30 triliun pada tahun 2023, padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya dibutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah.
"Apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?" tanya moderator di acara Debat Capres di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
Anies menjawab, "Kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi berkembang amat pesat. Gagasan utama kami adalah meningkatkan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi," ungkap Anies.
Ia menyebutkan dua poin utama. Pertama, kolaborasi dengan para pakar teknologi dari luar negeri untuk melakukan alih teknologi bersama-sama. Kedua, memprioritaskan investasi dalam bentuk investasi padat karya dengan dukungan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
"Ini tidak hanya akan menciptakan kedaulatan manufaktur, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang signifikan," tambahnya.
Merespons jawaban Anies, Prabowo mengatakan dirinya akan membangun pabrik ponsel.
"Kita perlu kehendak politik yang kuat untuk segera membangun pabrik," ujar Prabowo.
Dia juga menekankan pentingnya mendidik sumber daya manusia, menyoroti program beasiswa besar-besaran untuk bidang sains dan teknologi.
"Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang science teknologi, engineering, matematics, ini mutlak baru kita bisa bersaing kalau kita tidak punya awaknya bagaimana?" katanya.
Prabowo melanjutkan, "Jadi program kami memberi beasiswa tadi saya katakan 10.000 kedokteran, 10.000 di Bidang sains teknologi, engine dan magnetik, kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas yang lebih banyak lagi di Indonesia baru kita rebut teknologi saudara dan yang penting kehendak politik dia bangun pabrik itu."
Ganjar Pranowo menambahkan dimensi praktis dalam menjawab tantangan ini.
"Kita sebenarnya dapat membantu industri swasta yang sudah ada. Selain itu, kita dapat menugaskan kepada PT Line atau industri sejenis," ujarnya.
Dengan memberikan tugas secara langsung kepada perusahaan tertentu, diharapkan proyek ini dapat terealisasi tanpa hambatan yang berarti.
"Sayang kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah maka tidak pernah selesai kalau tidak pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar dengan brand-brand international tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi pengetahuannya teknologinya semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah," kata Ganjar.
Anies, dalam tanggapan kembali, menegaskan pendekatan kolaboratifnya.
"Negara adalah regulator dan negara ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat baik swasta maupun BUMN sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara," kata Anies.
KOMENTAR
Latest Comment