Aksi demonstrasi bukan barang yang asing di negeri ini. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan ruang kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasi di ruang publik melalui unjuk rasa atau demo.
Mahasiswa kerap menjadi garda terdepan dalam penyampaian aspirasi yang mewakili kepentingan masyarakat luas. Aksi mahasiswa turun ke jalan dipicu oleh adanya kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mencelakai demokrasi atau tak berpihak kepada rakyat.
Terbaru, mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya di berbagai daerah menggelar aksi demo menolak pengesahan revisi UU Pilkada yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024.
Demo menolak RUU Pilkada menambah panjang deretan aksi demonstrasi mahasiswa skala besar yang pernah terjadi di negeri ini.
Demo mahasiswa terbesar sepanjang sejarah Indonesia
Dari waktu ke waktu, mahasiswa kerap mewarnai lanskap politik Indonesia.
Sejak Indonesia berdiri hingga kini, sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa kerap diikuti oleh ribuan massa yang turun ke jalan.
Berikut enam aksi demo mahasiswa yang pernah terjadi di Indonesia dan digadang-gadang jadi yang paling terbesar.
1. Tritura
Aksi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1966. Demo yang dikenal dengan sebutan Tritura ini merupakan respons kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah Orde Lama yang membuat Indonesia kehilangan dukungan politik dan ekonomi luar negeri.
Demonstrasi Tritura mencapai puncaknya pada tanggal 10 Januari 1966 saat mahasiswa membacakan tiga tuntutan rakyat, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, serta penurunan harga-harga barang.
2. Reformasi ‘98
Demo mahasiswa besar-besaran selanjutnya terjadi pada tahun 1998 yang menandai berakhirnya era Orde Baru. Aksi ini dikenal sebagai demonstrasi Reformasi, dengan tuntutan utama agar Soeharto mundur dari tampuk kepemimpinan.
Demo Reformasi merupakan buntut dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, ditambah dengan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan umum pada 4 Mei 1998 yang membuat rakyat semakin muak.
Tuntutan mahasiswa pada demo Reformasi ‘98 mencakup pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, pelaksanaan amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah secara luas, penegakan supremasi hukum, dan pembentukan pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998, yang sekaligus menandai puncak ari demo Reformasi.
3. Demo kenaikan BBM 2012
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus kembali turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga BBM pada tahun 2012, saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak hanya mahasiswa, demo ini juga diikuti oleh segenap buruh dan berbagai lapisan masyarakat.
Aksi ini terjadi pada 30 Maret 2012 di Istana Negara, dengan tuntutan agar pemerintah segera membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM sebesar 44 persen dan mengalokasikan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur.
4. Demo tolak RUU KPK & RKUHP
Akhir tahun 2019, demonstrasi mahasiswa besar-besaran kembali terjadi, tepatnya pada September 2019. Demo terjadi di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dengan pusatnya di Gedung DPR/RI, Senayan, Jakarta.
Ribuan mahasiswa menyuarakan penolakan atas RUU KUHP dan revisi UU KPK yang dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
5. Demo tolak Omnibus Law
Rangkaian demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law berlangsung di sepanjang tahun 2020, dengan puncaknya pada Oktober 2020.
Demo ini menolak diberlakukannya UU Ciptaker yang materinya dianggap hanya akan menguntungkan elit dan merugikan masyarakat. Tuntutan lainnya antara lain berupa pembatalan pengesahan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara serta pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
6. Demo tolak RUU Pilkada Agustus 2024
Terbaru, mahasiswa kembali berdemo untuk menolak pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang digodok secara ngebut oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.
RUU Pilkada dituding sarat kepentingan karena dibuat untuk meloloskan calon-calon tertentu, sehingga gelombang penolakan pun terjadi di berbagai wilayah. Ribuan demonstran berkumpul di depan gedung DPR/RI pada 22 Agustus 2024 untuk memastikan RUU Pilkada batal disahkan.