Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap menimbulkan konflik, salah satunya yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Dalam acara Mata Najwa edisi “3 Bacapres Bicara Gagasan” yang digelar di gedung Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023), Anies dimintai pendapat terkait konflik yang terjadi di Rempang sehubungan dengan proyek PSN Rempang Eco City.
“Saya mau bertanya isu kekinian, lingkungan hidup spesifiknya isu Rempang yang kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional yang saat ini dijalankan pemerintah untuk pembangunan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Founder Narasi Najwa Shihab selaku tuan rumah Mata Najwa.
Najwa menyebut data Konsorsium Pembaruan Agraria yang menunjukkan sekurang-kurangnya 32 konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2022, dengan 11 di antaranya terkait dengan PSN.
“Apakah konsep dan pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi akan diganti dengan kebijakan lain? Apakah Anda mempunyai strategi pendekatan yang berbeda?” tanya Najwa kepada Anies.
Menjawab pertanyaan tersebut, Anies mengungkapkan sejumlah kemudahan yang didapatkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya berupa eksekusi program yang bisa berjalan lebih cepat.
“Program-program yang dimasukkan menjadi PSN, maka dia akan bisa berjalan lebih cepat dibandingkan jika dia tidak masuk PSN,” sebut Anies.
Menurut Anies, ide percepatan program PSN sah-sah saja selama berkaitan dengan tujuan kesejahteraan. Meski demikian, terdapat hal-hal yang masih perlu diperbaiki sehubungan dengan berjalannya PSN.
“Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu, penentuan sebuah program sebagai program strategis atau tidak harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha,” jelasnya.
Anies menyebut penentuan program yang layak menjadi PSN adalah kunci. Dalam penentuan itu, dibutuhkan transparansi supaya program-program yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya,” ujar Anies.
Perbaikan selanjutnya menurut Anies ada pada proses teknokrasi. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), negara idealnya menjabarkan pembangunan apa saja yang diperlukan sebelum kemudian merealisasikannya.
Hal ini berbeda dengan proses non-teknokrasi yang gagasan awal pembangunannya berasal dari investor atau pengusaha yang menawarkan gagasan tersebut kepada kementerian tertentu.
“Ini namanya profit-centered penentuannya, bukan kepada kepentingan publik,” pungkas Anies.
KOMENTAR
Latest Comment