Ketua DPR, Puan Maharani, menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terbilang baru dan membutuhkan waktu untuk diperbaiki dari segi teknis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan program ini.
Puan juga menengaskan bahwa DPR akan memberi ruang bagi pemerintah khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan evaluasi.
“Kita kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja suatu program baru perlu banyak hal yang dilakukan, dalam teknis-teknis di lapangannya,” terang Puan saat ditemui wartawan di gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Kamis (30/1/2025), dikutip dari Tempo.co.
Fokus DPR adalah memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai target utama.
Puan juga memberi jawaban terkait perkara pembayaran mitra program MBG dan tindakan DPR mengawal evaluasi atau mendorong penggantian kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini masih dijabat oleh Dadan Hindayana.
Puan menegaskan bahwa DPR tetap akan mengawal kinerja pemerintah dalam menjalankan dan mengevaluasi program MBG ini.
“Kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi,” kata dia.
Saat ini tercatat BGN tengah menggandeng sekitar 30 ribu mitra untuk menyediakan makanan bagi program MBG. Kemitraan ini membuka peluang pada masyarakat secara luas.
Dalam program kemitraan ini pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan lokal, dan penyedia makanan serta minuman bergizi untuk berperan aktif menjadi bagian dengan mendaftarkan diri.
Seperti yang diketahui pada bulan pertama pelaksanaan MBG, BGN menerapkan sistem reimbursement yang mitra harus merogoh koceknya sendiri untuk menutup biaya produksi sebelum pengembalian biaya dari pemerintah.
Pada pelaksanaan bulan kedua, yaitu bulan Februari 2025 Kepala BGN saat ini, Dadan Hindayana menjanjikan tak akan lagi memberlakukan sistem reimbursement.
“Melalui virtual account (akun virtual) dengan metode lumpsum (pembayaran sekaligus),” terang Dadan kepada Tempo saat menjelaskan mekanisme pengembalian pembayaran atau reimbursement pada Rabu, (29/1/2025).
Dengan rencana penambahan SPPG sejumlah 230-an SPPG diharapkan jumlah titik penyediaan makanan bergizi dapat meningkat secara signifikan.
Dadan menyatakan bahwa tambahan ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap jangkauan program dan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Perubahan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses pembayaran dan memberikan kepastian kepada mitra program.
Hingga saat ini, rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025 di Indonesia. Hingga saat ini, program ini telah menjangkau 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.