DPR Minta Pemerintah Bijak Dalam Efisiensi Anggaran Untuk Kesejahteraan Pegawai

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan bagi pegawai dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta, mereka menuntut agar pemerintah tidak melakukan pemecatan pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai honorer, sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang sedang diterapkan.

Efisiensi anggaran diharapkan tidak hanya difokuskan pada pengurangan biaya, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai. Komisi VII menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk gaji dan kesejahteraan pegawai tidak boleh terganggu oleh kebijakan efisiensi ini.

Anggota Komisi VII, Lamhot Sinaga, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran seharusnya dilakukan pada pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan pegawai, seperti pengeluaran untuk peralatan dan perjalanan dinas.

Tanggapan RRI dan TVRI terhadap efisiensi anggaran

Dalam menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, menegaskan bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menjelaskan bahwa pengurangan pemblokiran anggaran memungkinkan pihaknya untuk mempertahankan pegawai di tengah situasi efisiensi. Hendrasmo juga menekankan pentingnya kreativitas dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari pemecatan.

Sementara itu, Iman Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI, menjamin bahwa kebijakan "merumahkan" pegawai tidak akan diterapkan lagi. Sebelumnya, sekitar 100 kontributor sempat dirumahkan akibat efisiensi, namun hal ini hanya terjadi di daerah dan tidak di tingkat pusat. Brotoseno menekankan bahwa setiap kebijakan yang dibuat akan mempertimbangkan keselamatan kerja pegawai.

Dampak efisiensi anggaran terhadap pekerja

Anggota DPR, Erna Sari Dewi, mengingatkan dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap para jurnalis dan kontributor yang berpenghasilan rendah. Ia meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dapat merugikan pekerja, khususnya di sektor media. Dewi menegaskan bahwa perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan pegawai yang tidak memiliki jaminan sosial atau dukungan keuangan.

Putra Nababan, juga dari Komisi VII, menambahkan bahwa perlindungan yang lebih ketat diperlukan bagi tenaga kerja lepas. Ia menekankan pentingnya tidak mengorbankan pekerjaan pada level bawah demi efisiensi, melainkan memotong anggaran dari level atas terlebih dahulu. Kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian pekerja di lapangan harus menjadi perhatian utama dalam penerapan kebijakan efisiensi.

Anjuran DPR untuk efisiensi yang bijak

DPR mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan efisiensi yang bijaksana dan selektif. Pemotongan anggaran seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih berimbang, tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai. Anggota DPR mengusulkan agar pemangkasan anggaran dimulai dari anggaran yang lebih tinggi, daripada mengorbankan tenaga kerja di lapangan.

Kebijakan efisiensi yang baik diharapkan bisa diikuti dengan langkah-langkah strategis agar pekerjaan di sektor media tetap berlanjut. DPR berharap bahwa efisiensi anggaran tidak menjadi alasan untuk mengurangi jumlah pegawai, tetapi sebagai langkah untuk memastikan alokasi dana yang lebih tepat dan berkeadilan. Ini menjadi penting agar seluruh elemen dalam industri penyiaran tetap mendapatkan perlindungan yang layak dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.