Duduk Perkara Kritik Ade Armando Soal Politik Dinasti di Yogyakarta yang Berujung Permintaan Keluar dari Kaesang

8 Dec 2023 17:12 WIB

thumbnail-article

Kader PS Ade Armando (kiri) foto bersama dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kanan) beberapa waktu lalu. Tangkapan Layar Instagram @adearmado_official/ Antara

Penulis: Jay Akbar

Editor: Akbar Wijaya

"Saya merasa wajar sekali Mas Kaesang harus mengambil keputusan tersebut karena dampak yang ditimbulkan dari video saya memang sangat serius."

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyatakan siap mundur dari partai sebagai bentuk tangggung jawab atas kritiknya terhadap politik dinasti di Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY). Pernyataan ini disampaikan Ade melalui sebuah video untuk merespons pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Mengenai pernyataan dari Mas Kaesang, tentu saja sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau. Sebagai seorang Ketua Umum dari PSI memang beliau memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menertibkan apapun yang dilakukan oleh para anggotanya, dan saya sendiri adalah seorang anggota, bukan pengurus," ujar Ade, Kamis (7/12/2023).

Ade mengatakan sebagai kader ia tundur dan patuh pada kebijakan atau keputusan yang diambil PSI, "terutama oleh seorang ketua umum."

Ade menilai wajar pernyataan Kaesang yang memintanya mundur dari PSI. Hal ini karena kritiknya terkait politik dinasti di Yogyakarta telah menimbulkan dampak negatif bagi partai dan keluarga Kaesang.

"Saya merasa wajar sekali Mas Kaesang harus mengambil keputusan tersebut karena dampak yang ditimbulkan dari video saya memang sangat serius," ujar Ade.

Ade lalu menyebut sejumlah dampak yang ia ketahui terkait protes atas pernyataannya, "Saya mendengar bahwa PSI Yogyakarta didatangi, diancam, digeruduk, dan alat peraga kampanye PSI dicopot dari seluruh Yogyakarta. Bahkan, mertua dari Mas Kaesang rumahnya didatangi, didemonstrasi, dan terjadi aksi vandalisme di sana."

"Menurut saya, ini sudah di luar batas kewajaran."

Ade mengaku tidak pernah membayangkan bahwa kritiknya akan berdampak seperti, "dan saya sudah meminta maaf."

Ia melanjutkan, "Namun, jika itu belum cukup, saya bersedia melakukan apapun, termasuk kalau misalnya saya dikatakan harus keluar dari PSI atau diminta nonaktif dari PSI. Saya akan menjalankan semua keputusan tersebut dengan patuh sebagai seorang anggota partai," pungkas Ade.

Bang Ade Silakan Keluar

Sebelumnya Kaesang merespons keras kritik Ade Armando soal politik dinasti di Yogya dengan mengatakan partainya patuh dan taat terhadap undang-undang yang mengatur keistimewaan Yogya.

"Kami dari PSI tunduk pada konstitusi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan daerah istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Kaesang kepada wartawan di Surabaya, Rabu (6/12/2023).

Kaesang mengatakan seluruh kader PSI - termasuk Ade Armando - yang tidak bisa mematuhi undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1945 dipersilakan keluar dari PSI.

"Jadi, bagi kader PSI yang tidak dapat mematuhi undang-undang dan undang-undang dasar, termasuk bagi Bang Ade dan kader lain yang tidak dapat mentaati, silakan keluar dari PSI," ujar Kaesang.

Kaesang menyebut saat ini dirinya juga telah menjadi bagian dari Yogyakarta lantaran istrinya Erina Gudono berasal dari sana.

"Saya sekarang juga bagian dari Yogya. Saya kemarin juga menikah di Yogya, istri saya juga," kata Kaesang.

Politik Dinasti Sesungguhnya Ada di Yogyakarta

Dalam sebuah video yang dirilis di akun X pada Sabtu (2/12/2023), Ade Armando mengkritik demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa Yogya Melawan Politik Dinasti. Salah satu aspek yang dikritik oleh Ade adalah kaos yang digunakan Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM dengan tulisan "Republik Rasa Kerajaan."

Menurut Ade hal tersebut sangat ironis mengingat demonstrasi yang melakukan berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti yakni Yogya.

"Dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti ya politik dinasti yang sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya.

Ade melanjutkan keistimewaan Yogyakarta yang berujung pada politik dinasti di sana ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada 2021. Salah satu anggota DPR masa itu yang berperan besar dalam melahirkan undang-undang tersebut menurut Ade adalah Gajar Pranowo.

"Salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah wakil ketua panitia kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo," kata Ade.

Ade melajutkan,"pertanyaannya kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini. Apakah mereka takut atau memang enggak paham apa arti politik dinasti?"

Apa Komentarmu?

Tulis komentar

ARTIKEL TERKAIT

VIDEO TERKAIT

KOMENTAR

Latest Comment

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama mengirimkan komentar untuk bertukar gagasan dengan pengguna lainnya

TERPOPULER