Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin (1/4/2024), mengatakan majelis hakim konstitusi memutuskan untuk memanggil empat menteri Jokowi, yaitu:
1. Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan.
3. Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial.
4. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Suhartoyo mengatakan keempat menteri tersebut akan dihadirkan dalam sidang di MK pada Jum'at (5/4/2024), sebagai bentuk akomodasi atas permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak,” kata Suhartoyo.
Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan menilai keputusan hakim MK menghadirkan empat menteri di kabinet Jokowi sebagai blessing in disguise atau berkah terselubung.
Menurut Otto, keterangan empat menteri Kabinet Indonesia Maju itu akan menjelaskan kepada publik mengenai bansos yang selama ini dipersoalkan. Dia yakin, keterangan keempat menteri bisa memperkuat kedudukan Prabowo dan Gibran.
“Istilahnya ini blessing in disguise buat kita sebenarnya dengan dihadirkannya nanti para menteri ini. Saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh Prabowo-Gibran,” kata Otto dikutip Antara usai sidang di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Otto berharap, keempat menteri tersebut bisa memenuhi panggilan MK.
“Karena kalau mereka dipanggil, menurut kami, kami tidak lagi terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak masalah,” ucap Otto.
Baca Juga:Dalil Tim Hukum Ganjar-Mahfud dalam Sidang PHPU di MK Sebut Pilpres Sarat Pelanggaran Prosedural
Ada Menteri PDI Perjuangan
Ketika ditanya mengenai latar belakang Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) dan berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran, Otto mengaku dia mencoba untuk berprasangka baik.
“Kan dia harus berkata jujur kan. Dia kan disumpah dong. Saya harus berpikir positif. Biar pun Ibu Risma itu adalah orang PDIP, saya harus berpikir positif, agar Ibu Risma menceritakan yang sebenarnya,” tuturnya.
Otto mengatakan, Presiden Joko Widodo maupun pemerintah melaksanakan penyaluran bansos sesuai peraturan. Di samping itu, ia meyakini pemberian bansos telah disetujui oleh DPR RI dan fraksi-fraksi.
Dia percaya keterangan itulah yang akan disampaikan empat menteri Jokowi tersebut nantinya jika hadir memenuhi panggilan MK.
“Enggak ada yang menurut saya itu harus disembunyikan. Mana boleh menyembunyikan sesuatu dalam kasus yang seperti ini? Kan terbuka semua,” tuturnya.