Mundurnya Airlangga mungkin hanya satu dari sekian banyak langkah dalam permainan catur kekuasaan lebih besar antara Jokowi dan Prabowo.
Keputusan Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar memicu spekulasi dan kegemparan yang oleh anggota dewan pakar mereka Palar Batubara disebut sebagai “tsunami politik”.
Di tengah deretan agenda strategis yang menanti, langkah Airlangga tampak seperti permainan catur yang salah satu pemainnya memilih mengorbankan bidak terpenting pada saat krusial.
Mengapa tokoh yang memegang kendali penuh atas partai sebesar Golkar tiba-tiba melepaskan kekuasaan di tengah jalan? Apakah ini sebuah langkah strategis, atau justru cerminan dari intervensi yang tak terkendalikan?
Tiga Agenda Besar yang Menentukan
Alasan yang dikemukakan Airlangga bahwa ia mundur demi menjaga stabilitas transisi kekuasaan terasa terlalu mengada-ada, mengingat Golkar, partai dengan sejarah panjang dan reputasi sebagai “partai pemerintah” sejak era Orde Baru hingga sekarang, seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan stabilitas tersebut. Apalagi dalam waktu dekat Golkar akan menghadapi tiga agenda besar yang bukan hanya menentukan arah masa depan politik Indonesia, tetapi juga eksistensi mereka.
Pertama, pengucapan sumpah anggota DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024. Ini adalah momen krusial bagi seorang ketua umum partai politik untuk menentukan siapa saja yang akan duduk di posisi strategis seperti pimpinan lembaga dan pimpinan alat kelengkapan dewan serupa; komisi, badan legislasi, dan badan anggaran.
Seluruh posisi tersebut adalah kunci yang dapat digunakan untuk mendukung atau bahkan menghambat jalannya roda pemerintahan ke depan, yang berimbas kepada arah dan keuntungan seperti apa yang akan dipetik Golkar.
Kedua, pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih yang diikuti dengan pengumuman struktur kabinet pada pekan terakhir Oktober 2024. Peristiwa ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan atas formasi kabinet yang telah dirancang selama masa transisi akan diresmikan.
Pada fase ini, nasib pos-pos menteri dan lembaga yang memiliki arti strategis dalam ekonomi, politik, dan hukum akan ditentukan. Ini adalah waktu untuk melihat siapa saja aktor yang akan memainkan peran dominan dalam arah kebijakan nasional selama lima tahun ke depan.
Ketiga, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, yang akan menentukan siapa kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Agenda ini bukan hanya medan pertarungan bagi partai-partai dalam memperkuat basis kekuasaan di tingkat lokal, tetapi juga penentu kelangsungan agenda nasional di seluruh penjuru negeri.
Misteri Mundurnya Airlangga dan Tarik-menarik Kepentingan Munaslub
Di tengah semua agenda besar ini, Airlangga secara tiba-tiba menanggalkan segala kewenangan yang ia punya dengan mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar. Padahal, dua hari sebelum pengunduran dirinya diumumkan ke publik, Airlangga tegas menyatakan bahwa Munas Golkar akan digelar pada Desember 2024.
Pernyataan yang ia sampaikan ke wartawan pada Jum'at (9/8/2024) di Kompleks Istana Kepresidenan menjadi isyarat bahwa tidak akan ada perubahan kepemimpinan partai hingga akhir tahun 2024. Terlebih, sejak isu Munaslub Golkar berkembang pada 2023, Airlangga juga berulang kali menyatakan siap maju kembali dalam pencalonan ketua umum Golkar.
Keputusan Airlangga mundur dari jabatan ketua umum pada akhirnya turut mencuatkan wacana digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) lebih cepat dari yang direncanakan.
Munas dan Munaslub Partai Golkar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan paling strategis di tubuh partai. Dalam forum ini, para pemilik suara, yang terdiri dari berbagai elemen di internal Partai Golkar akan memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum baru. Selain itu, forum ini juga menjadi momen krusial di mana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar ditinjau kembali dan, jika perlu, dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan dinamika politik yang sedang berkembang.
Kendati secara formal Munas adalah forum internal partai, realitas politik menunjukkan bahwa hasilnya sering kali ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan besar dalam arah politik nasional. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam politik, tidak ada keputusan yang sepenuhnya independen; setiap keputusan, termasuk penentuan ketua umum partai, selalu berada dalam bayang-bayang kekuasaan yang lebih besar.
Lantas, apakah Munaslub benar-benar satu-satunya solusi jangka pendek yang tersedia?
Beberapa tokoh senior di internal Golkar, seperti Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan, justru menghendaki agar Munas tetap dijalankan sesuai jadwal pada Desember 2024. Sedangkan kader yang relatif muda di kepengurusan DPP seperti Ace Hasan Syadzili dan Doli Akbar Kurnia menyebut sudah semestinya Golkar menggelar munaslub pascamundurnya Airlangga.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak dalam tubuh Golkar sepakat dengan percepatan Munaslub. Tidak adanya mufakat untuk menggelar Munaslub lebih cepat mesti dibaca sebagai dinamika yang memperlihatkan pertarungan internal Golkar.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, dengan syarat permintaan atau persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan harus didasari oleh kondisi tertentu seperti partai dalam keadaan terancam atau menghadapi kegentingan yang memaksa, atau ketika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melanggar AD/ART atau tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
Dalami poin-poin tersebut tidak ada penjelasan bahwa mundurnya ketua umum merupakan syarat otomatis untuk diselenggarakannya Munaslub. Lebih jauh lagi, definisi partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa sangat bersifat multitafsir. Situasi ini menjadi lebih problematis karena DPP sendiri menyatakan bahwa tidak ada intervensi eksternal dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto.
Pertanyaan lanjutannya adalah apa dan bagaimana serta siapa yang diuntungkan jika terjadi atau pun tidak terjadi percepatan Munaslub?
Pertarungan ini bukan semata siapa yang akan menjadi ketua umum, tetapi juga kapan dan dalam konteks politik yang bagaimana pemimpin baru Golkar akan dipilih. Ini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
Sederhananya: jika dipercepat, berarti munas berlangsung masih di era pemerintahan Jokowi dan jika sesuai jadwal berarti berlangsung di era pemerintahan baru Prabowo.
Indikasi Tekanan Eksternal dan Intervensi
Indikasi adanya tekanan eksternal di balik mundurnya Airlangga dan desakan agar digelarnya Munaslub semakin kuat ketika Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh senior Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, memperingatkan kader Golkar agar tidak membiarkan partai diintervensi oleh pihak luar. Pernyataan ini, meskipun tidak spesifik, seolah mengonfirmasi bahwa kekuatan eksternal sedang berusaha memengaruhi jalannya partai bukanlah rumor belaka.
Intervensi semacam ini bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Sejarah panjang rezim Soeharto menunjukkan bagaimana penguasa menggunakan kekuatan negara untuk memastikan loyalitas dan kontrol atas partai-partai besar. Peristiwa Kudatuli 1997 berupa penyerbutan ke kantor PDI adalah contoh paling kasar dalam sejarah politik kita terkait intervensi ini.
Era reformasi, meskipun membawa perubahan, tidak sepenuhnya menghilangkan praktik ini. Di era SBY, misalnya, Gus Dur secara terbuka menuduh adanya intervensi pemerintah dalam konflik internal PKB yang berujung pada penggulingan dirinya sebagai ketua umum. Di era Jokowi, tuduhan serupa muncul terkait pengaruh pemerintah dalam penentuan pimpinan di PPP, Golkar, dan Partai Demokrat.
Pertautan dengan Jokowi dan Prabowo
Konteks Munaslub akan berlangsung di era Jokowi sedangkan munas sesuai agenda (Desember) terjadi pada era Prabowo adalah kenyataan fundamental yang sukar dibuang dari semua analisis tentang situasi Golkar usai mundurnya Airlangga.
Pernyataan Airlangga sebelumnya bahwa ia ingin agar Munas digelar pada Desember 2024 menunjukkan ia masih ingin menjadi sosok menentukan dalam penyusunan kabinet. Golkar adalah pendukung utama Prabowo - Gibran sekaligus partai pendukung dengan perolehan suara terbesar, status sebagai Ketua Umum Golkar memastikan ia akan ikut menentukan komposisi kabinet – setidaknya komposisi dari Golkar di dalam kabinet.
Dengan terlibat dalam penyusunan komposisi kabinet, Airlangga punya ruang besar untuk bukan hanya memperjuangkan sebanyak mungkin kursi Golkar di kabinet tapi juga hal-hal lain yang penting bagi posisinya, misalnya dukungan Prabowo untuk memenangkan kembali Airlangga sebagai ketua umum atau terkait kasus hukum yang belakangan membelitnya di Kejaksaan Agung.
Di sisi lain, bagi Prabowo, memastikan ketua umum Golkar adalah sosok yang loyal dan sejalan dengan visinya sangatlah penting. Pasalnya, Gerindra tidak memiliki cukup kursi di parlemen untuk mendominasi agenda politik tanpa dukungan Golkar. Dengan perolehan suara Golkar yang signifikan di parlemen, memegang kendali ketua umum menjadi sangat strategis dalam upaya mengamankan dukungan parlemen dan memastikan kelancaran pemerintahan.
Sejauh ini, Golkar di era Airlangga relatif memperlihatkan gesture yang loyal dengan Prabowo. Hal itu tampak dalam komposisi calon-calon kepala daerah di berbagai wilayah strategis. Golkar merelakan potensi sangat besar untuk menguasai Jawa Barat dengan menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta, begitu juga dengan dukungan Golkar terhadap Bobby Nasution di Sumatera Utara yang sudah menjadi kader Gerindra sehingga kader kuat Golkar di sana, Musa Rajeckshah, pun tak mendapatkan tiket.
Sedangkan bagi Jokowi, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, posisi ketua umum Golkar juga sangat penting. Manusiawi jika Jokowi ingin memastikan bahwa agenda-agenda politiknya yang telah dirancang selama dua periode kepemimpinan dapat terus berjalan, termasuk proyek ambisius Ibu Kota Negara yang menjadi warisan politiknya.
Selain itu, posisi ketua umum Golkar juga krusial untuk memastikan bahwa putranya, Gibran Rakabuming Raka, memiliki posisi tawar yang strategis dan diperhitungkan dalam pemerintahan Prabowo. Sebagai wakil presiden terpilih, Gibran membutuhkan dukungan politik yang kuat agar ia dapat berperan lebih dari sekadar simbol politik berlabel “bekas anak presiden” yang sekadar jadi “ban serep”.
Munas berlangsung Desember berarti Jokowi sudah tidak lagi berkuasa sehingga kapasitasnya untuk bisa menentukan hasil Munas hampir pasti sudah berkurang, sedangkan Munaslub yang dipercepat terjadi saat ia masih menjadi presiden sehingga ruang dan kapasitasnya masih cukup mumpuni untuk menentukan hasil akhir Munaslub
Dinamika Aliansi Politik Prabowo-Jokowi dan Masa Depan Golkar
Hubungan antara Jokowi dan Prabowo saat ini adalah cerminan dari adagium politik yang menegaskan bahwa dalam politik, kepentingan adalah satu-satunya hal yang abadi. Setelah pemilu 2019, Prabowo, yang sebelumnya berada di oposisi, bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, menjadi salah satu pendukung utama kebijakan Jokowi di parlemen, sering kali tanpa syarat.
Namun, seperti dalam banyak kisah politik, kemesraan antara Prabowo dan Jokowi juga punya masa berlakunya. Setelah Prabowo dan Gibran dinyatakan menang oleh KPU dan diperkuat dengan putusan MK, hubungan antara Jokowi dan Prabowo menunjukkan arah yang berbeda dengan sebelum Pilpres. Prabowo tampak tidak lagi melibatkan Gibran dalam pertemuan-pertemuan penting dengan ketua umum partai-partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mau pun partai di luar koalisi, seperti PKB dan Nasdem.
Gibran, yang sadar bahwa pengaruh ayahnya sedang menuju senjakala, memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Walikota Surakarta lebih cepat dari jadwal. Langkah ini agaknya ia ambil agar bisa lebih leluasa bermanuver tanpa terikat oleh urusan administratif pemerintahan kota. Belakangan Gibran sering terlihat blusukan di Jakarta dan sekitarnya, menyosialisasikan program makan siang gratis—sebuah upaya untuk membangun citra politik yang lebih independen dari bayang-bayang ayahnya.
Aliansi politik memang selalu dinamis dan bergantung pada kepentingan yang bergerak seiring dengan perubahan situasi. Jokowi, yang sadar bahwa dirinya perlahan mulai menepi dari panggung kekuasaan, adalah contoh nyata dari realitas ini. Prabowo tampaknya menyadari bahwa masa depan politiknya tidak lagi bergantung pada sosok yang pernah menjadi sekutunya, melainkan pada kekuatan baru yang sedang muncul dalam politik Indonesia yaitu dirinya sendiri.
Ini tidak berarti Jokowi dan Prabowo sedang berkonflik, hanya menggambarkan bagaimana keduanya diuntungkan atau tidak terkait Munaslub yang dipercepat atau Munas sesuai agenda yaitu Desember.
Implikasi dan Masa Depan Politik Indonesia
Keputusan Airlangga untuk mundur mungkin hanya satu langkah dalam permainan catur kekuasaan lebih besar antara Jokowi dan Prabowo. Keputusannya turut menentukan tentang bagaimana kepemimpinan partai ini akan membentuk masa depan politik Indonesia dalam jangka pendek dan panjang.
Golkar, sebagai salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia, akan terus menjadi pusat gravitasi politik yang menarik berbagai kekuatan dalam upaya mereka mempertahankan atau meraih kekuasaan. Dan semua itu akan sangat ditentukan oleh siapa yang akan menjadi ketua umum baru mendatang.