Topik terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengemuka pada momen debat perdana capres menuju Pemilu 2024 yang berlangsung di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertanya kepada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, soal isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ganjar juga menyinggung permasalahan seperti kemacetan, urbanisasi, dan polusi yang terjadi di ibu kota kepada eks Gubernur DKI Jakarta itu.
“Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesiasentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya itu ingin dibangun, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN?” tanya Ganjar.
Anies Baswedan membuka jawabannya dengan memberikan respons tegas terkait penyelesaian masalah di ibu kota yang seharusnya dijadikan prioritas.
“Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, (melainkan) diselesaikan,” ujar Anies.
Menurut Anies, meninggalkan permasalahan lingkungan hidup, lalu lintas, dan kepadatan penduduk di Jakarta dan memboyong pusat pemerintahan ke tempat yang baru tidak akan menyelesaikan problem yang sudah ada.
Anies juga menyebut kontribusi aparatur sipil negara (ASN) terhadap kemacetan di Jakarta yang tidak terlalu signifikan, yaitu hanya sebesar 4 hingga 7 persen. Dengan begitu, pemindahan ASN ke IKN sebenarnya tidak akan berpengaruh banyak terhadap masalah kemacetan.
Begitu pula dengan permasalahan lingkungan hidup yang akan tetap membayang-bayangi Jakarta meski nantinya ibu kota telah pindah ke IKN. Oleh sebab itu, Anies berpandangan bahwa masalah di Jakarta harus diselesaikan terlebih dahulu, salah satunya dengan menyediakan transportasi umum dan menambah pembangunan taman.
Lebih lanjut, Anies mewanti-wanti supaya Pemerintah Indonesia jangan sampai melakukan hal yang sama dengan pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.
“Jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaannya, mereka pindah ke selatan ke sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan,” tegasnya.
Respon balik Ganjar
Menanggapi respon Anies, Ganjar balik bertanya, “Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan, termasuk IKN?”
Anies langsung menjawab dengan sindiran atas rencana pemindahan ibu kota yang terkesan terburu-buru dan tanpa melalui proses dialog dengan publik sebelum pengambilan keputusan.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik yang lengkap. Dialognya sesudah jadi undang-undang (UU IKN). Dan ketika dialognya saat sudah jadi UU, siapa pun yang kritis dianggap oposisi, siapa pun yang pro dianggap pro pemerintah,” jawab Anies.
Menurut Anies, hal ini disebabkan oleh ketiadaan ruang bagi publik untuk melakukan proses pembahasan secara komprehensif.
“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan,” pungkas Anies.
KOMENTAR
Latest Comment