Sosok Robert Priantono Bonosusatya yang disebut IPW sebagai bos judi online Indonesia. Ia pernah ikut proyek BPKB Polri dan jadi penjamin kredit anak Kepala BIN Budi Gunawan.
Indonesia Police Watch (IPW) menagih janji Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo soal penindakan terhadap para polisi yang terlibat kasus judi online.
Hal ini salah satunya terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang menyatakan transaksi terkait judi online mencapai Rp155 triliun.
“Menurut IPW, tidak ada alasan bagi Timsus Polri atau Bareskrim Polri untuk tidak memproses hukum judi online kelompok Konsorsium 303 dengan transaksi sebesar Rp 155 triliun yang sudah dijejaki oleh PPATK,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam pesan tertulis kepada Narasi, Senin (20/9/2022).
Dalam keterangannya Sugeng juga menyeret nama dua pengusaha Robert Priantono Bonosusatya dan Yoga Susilo sebagai orang yang terlibat dalam praktik judi online.
Sugeng mengatakan dalam bagan Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang sempat beredar di media sosial, nama Yoga disebut sebagai pimpinan judi wilayah Jakarta.
Sedangkan Robert, kata Sugeng, merupakan ketua konsorsium judi online di Indonesia. Bahkan menurut Sugeng, markas judi yang dikendalikan Robert hanya berjarak beberapa ratus meter dari Mabes Polri.
“Nama RBT alias Bong alias Robert Priantono Bonosusatya, dalam catatan IPW adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri,” kata Sugeng.
Selain terlibat kasus judi online, Sugeng juga mengatakan berdasarkan keterangan pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamaruddin Simanjuntak, Robert merupakan penyedia jet pribadi (private jet) T7-JAB.
Jet ini menurut Sugeng digunakan Brigjen Hendra Kurniawan dan sejumlah personel Polri untuk menjalankan perintah Ferdy Sambo menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi pada 11 Juli 2022 lalu.
“IPW meminta Tim Khusus Polri menjelaskan keterlibatan nama RBT (Robert) dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. Sekaligus membongkar peranannya, menyusul terungkapnya pemakaian private jet oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan dalam kaitan temuan uang Rp155 Triliun oleh PPATK dari judi online,” kata Sugeng.
IPW berharap Presiden Jokowi tidak tinggal diam dengan peredaran judi online.
“Aliran dana dari judi online yang masuk ke anggota-anggota Polri harus dibongkar secara terang benderang. Sebab itu, IPW menghimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk serius memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memproses hukum temuan aliran dana Rp155 Triliun dari judi online.”
Robert Penjamin Anak Budi Gunawan
Pada 2015, nama Robert pernah jadi sorotan media usai Surat Kabareskrim Polri bernomor B/1538/VI/2010/BAREKSRIM tanggal 18 Juni 2010 ke PPATK beredar di DPR.
Surat ini beredar ketika Budi Gunawan yang saat itu berstatus tersangka KPK, namun juga calon Kapolri menjelaskan sumber-sumber kekayaannya di hadapan Komisi III DPR .
Surat yang ditandatangani oleh Komjen Pol Ito Sumardi itu berisi kronologi kucuran dana kredit sebesar 5,9 juta dolar AS atau setara Rp57 miliar (kurs 2005) dari perusahaan bernama Pacific Blue International Limited yang berbasis di Selandia baru kepada Muhammad Herviano Widyatma, Putra Komjen Pol Budi Gunawan.
Yang menarik, pinjaman itu diberikan pada 2005 ketika Herviano masih berusia 19 tahun dan tanpa agunan. Siapa penjaminnya tak lain dan tidak bukan ialah Robert Priantono Bonosusatya.
Disebutkan Pacific Blue International Limited bersedia memberikan pinjaman dengan bunga pinjaman mengikuti Singapore Interbank Offred Rate Plus 2 persen yang dihitung bulanan.
Sebagian uang dimasukan ke dalam rekening Herviano dan sebagian lain dimasukan ke rekening Budi Gunawan sebagai bentuk pengawasan mengingat dana yang dikucurkan tergolong besar.
Namun alamat yang dicantumkan Pacific Blue International Limited merupakan kantor jasa trust and corporate service. Jadi besar kemungkinan Pacific Blue merupakan perusahaan virtual yang hanya meminjam alamat alias paper company.
“Melalui Google street view, terlihat bahwa alamat perusahaan yang memberikan pinjaman Rp57 miliar tanpa agunan ini merujuk pada sebuah bangunan sederhana di pinggir jalan Caversham. Tak ada nomor telpon atau alamat tercantum pada aneka dokumen Pacific Blue,” tulis tim Tempo dalam Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan: Sepak Terjang dan Kontroversi halaman 82.
Robert Berbisnis Proyek BPKB Polri
Situs bloomberg.com menyebut Robert merupakan sarjana sains dari Universitas California San Fransisco. Ia pernah menjadi direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan:
- Direktur Utama PT Pratama Agro Sawit PT
- Presiden Komisaris Citra Marga Nusaphala Persada
- Presiden Komisaris PT Jasuindo Tiga Perkasa
Dalam buku Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan: Sepak Terjang dan Kontroversi disebutkan bahwa PT Jasuindo Tiga Perkasa merupakan milik Robert.
Perusahaan ini pernah menangani proyek di kepolisian untuk buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
“Robert adalah pemilik PT Jasuindo Tiga Perkasa, yang memperoleh proyek pengadaan material buku pemilik kendaraan bermotor di kepolisian,” demikian tercatat di halaman 78.
Sayangnya, dalam laporan ini disebutkan bahwa baik Robert, Budi Gunawan, maupun Herviano menolak untuk memberikan klarifikasi atau bantahan.
Namun soal private jet yang disebutkan IPW Robert membantahnya.
"Tidan benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert dikutip Merdeka.com.
Namun Robert mengakui sudah lama mengenal Brigjen Hendra sejak masih berpangkat AKBP.
"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.
Robert juga menolak tudingan IPW bahwa ia merupakan bos judi online di Indonesia. Robert meminta IPW membuktikan tuduhan dan tidak sekadar bicara.
"Kalau ngomong, bicara tidak bayar kan," ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (20/9).
Brigjen Hendra telah dinyatakan melanggar etik kategori berat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Uang Judi Online Juga Mengalir ke Oknum Polisi
Dalam rapat di Komisi III DPR, Selasa (13/9/2022) Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengakui pihaknya sudah lama menganalisa transaksi judi online.
"Jadi total transaksi yang sudah dibekukan di tahun 2022 saja itu ada 312 rekening itu isinya Rp836 miliar dan PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu jumlahnya total itu Rp155,4 triliun," ujar Yudi.
Yudi mengatakan PPATK telah menemukan 120 juta transaksi judi online. Mereka juga telah melakukan sebanyak 139 analisa dan sebanyak 65 hasil analisa sudah diserahkan ke penegak hukum.
"Jadi memang besar sekali. 120 juta transaksi yang dianalisis PPATK terkait judi online. Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis, tahun 2022 saja kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis itu sudah kita sampaikan ke penegak hukum," kata Yudi.
Kemana dana judi itu online itu mengalir? Yudi mengatakan penerimanya bervariasi yang jelas oknum polisi juga kecipratan.
"Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS," katanya usai rapat.
Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri Terlibat Judi Online
Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo pernah mengancam akan menindak tegas seluruh personel Polri yang terbukti terlibat praktik judi konvensional maupun online.
“Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” kata Listyo dikutip Antara saat melakukan video conference dengan seluruh jajaran dari tingkat Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia, Kamis (18/8/2022).
Jenderal bintang empat itu menyebut ia telah lama mengeluarkan perintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.
“Saya ulangi, yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus di tindak,” katanya.