Kendati Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyampaikan bahwa Syahrul Yasin Limpo sudah berstatus tersangka di KPK, namun hingga sekarang eks Menteri Pertanian dari Partai Nasdem itu belum juga ditahan.
Alih-alih ditahan, Syahrul malah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara, Ahad (8/10/2023) sekitar pukul 18.35 WIB. Pertemuan Syahrul, Jokowi, dan Praktino berlangsung semi terbuka dalam arti awak media hanya dibolehkan memfoto pertemuan itu, namun dilarang merekam dalam bentuk video dan mewawacara.
Dikutip Antara, Syahrul terlihat datang menggunakan mobil Alphard hitam berpelat nomor polisi B-8055-ADT melintasi halaman Sekretariat Negara, kawasan Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan itu, Syahrul diterima Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. Syahrul tampak mengenakan batik berwarna cokelat, sedangkan Jokowi dan Pratikno mengenakan kemeja putih.
Syahrul tampak duduk dengan posisi tegak di hadapan Presiden. Pada saat yang bersamaan kedua jari tangannya terlihat saling menggenggam satu sama lain.
Syahrul terlihat meninggalkan Istana Merdeka sekitar pukul 19.34 WIB. Namun, dia tampak menggunakan mobil yang berbeda dengan mobil saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Pertemuan di Istana Negara tersebut memperkuat dugaan adanya tarik-menarik kepentingan politik dalam perkara yang menjerat Syahrul. Lantas, siapa saja aktor-aktor yang bermanuver sehingga membuat perkara penanganan korupsi di Kementan sarat tarik-menarik kepentingan?
Menkopolhukam Mahfud MD
Mahfud MD merupakan salah satu aktor penting di tengah dugaan terjadinya tarik-menarik kasus korupsi di Kementan yang menyeret nama Syahrul.
Sosok yang pernah gagal menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019 ini menjadi orang pertama sekaligus satu-satunya di internal pemerintahan yang menyebut Syahrul telah berstatus sebagai tersangka, bahkan sebelum KPK mengumumkannya.
"Bahwa dia (Syahrul Yasin Limpo) sudah ditetapkan tersangka, saya sudah dapat informasi. Kalau eksposenya itu kan sudah lama, tapi resminya (status) tersangka itu sudah digelarkanlah," kata Mahfud MD dikutip Antara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Manuver Mahfud dipertanyakan sejumlah elite DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang menyebut Sang Menkopolhukam tak ubahnya seorang juru bicara KPK. Pasalnya, KPK yang menangani perkara juga belum mengumumkan status resmi Syahrul yang kala itu dikabarkan sudah hilang kontak beberapa hari.
"Saya kaget kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi juru bicara KPK. Sedangkan KPK yang harus jawab resmi," kata Sahroni di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (4/10/2023) malam.
Apa motif Mahfud mendahului kewenangan KPK memang sukar dijawab, namun pernyataan sosok yang belakangan oleh elite PDI Perjuangan disebut-sebut berpeluang kuat menjadi bakal calon wakil presiden (bacapres) Ganjar Pranowo ini telah membuat sejumlah elite Partai Nasdem gerah.
"Jadi sebaiknya masing-masing orang bekerja sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya saja. Biar lah si Ali Fikri (Juru Bicara KPK) yang menyampaikan keterangan-keterangan seperti itu. Kemudian belum tentu update yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu juga betul kan," ujar Ali dikutip Republika, Kamis 5 Oktober 2023.
Ade Safri, Dirreskrimum Polda Metro Jaya
Sehari setelah pernyataan Mahfud, Syahrul tiba di tanah air, Kamis 5 Oktober 2023. Ia langsung wara-wiri ke sejumlah tempat mulai dari Istana Negara, Kementerian Pertanian, Polda Metro Jaya, hingga Kantor DPP Partai Nasdem.
Dari tempat-tempat yang disebutkan, kedatangan Syahrul ke Polda Metro menjadi spot menarik untuk ditelaah. Syahrul melapor ke gedung Bidang Propam yang terletak di bagian belakang Gedung Promoter, tempat Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Polisi Karyoto berkantor. Selama ini, gedung Bidang Propam juga bisa digunakan untuk mengakses ruang kerja Kapolda Metro Jaya.
Syahrul mengungkapkan kedatangannya ke Polda Metro Jaya dalam upaya menindaklanjuti aduan masyarakat (dumas) terkait pemerasan yang dialami olehnya.
"Salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda (Metro) Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan, dan tentu berbagai hal yang berkait dengan dumas 12 Agustus 2023," kata Syahrul di Kantor DPP Nasdem, Kamis (5/10/2023) petang.
Malam harinya, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak yang merupakan anak buah Karyoto mengatakan pemerasan terhadap Syahrul dilakukan pimpinan KPK dalam perkara kasus korupsi pada tahun 2021.
"Hal ini dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian RI tahun 2021," ucapnya.
Safri yang notabene anak buah Karyoto memang tidak menyebut siapa pimpinan KPK yang memeras Syahrul. Namun, dalam konfrensi pers lanjutan pada Sabtu 7 Oktober 2023, Ade mengatakan laporan pemerasan terhadap Syahrul telah naik dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.
Salah satu bukti yang akan ditelaah Polda Metro Jaya, kata Ade, adalah foto pertemuan antara Syahrul dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam foto itu tampak Syahrul tampak duduk bersama Firli yang sedang mengenakan pakaian olahraga
"Ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi," katanya.
Ade juga mengungkapkan pasal yang akan digunakan Polda Metro Jaya dalam kasus ini, yakni Pasal 65 juncto Pasal 36 UU KPK terkait larangan insan KPK bertemu dengan pihak yang beperkara.
"Terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak tersangka atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan alasan apapun," kata Ade saat membacakan isi tersebut.
Ade Safri: Bawahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Solo Connection
Sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Ade Safri merupakan bawahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Sukar dipungkiri relasi antara antara Karyoto dengan Firli belakangan tampak tidak baik-baik saja.
Perseteruan di antara keduanya terendus publik ketika pada awal November 2022 lalu Firli selaku Ketua KPK mengembalikan Karyoto yang menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK ke Mabes Polri. Selain Karyoto, Direktur Penyelidikan KPK Brigadir Jendral Endar Priantoro juga mengalami nasib serupa.
Kendati Firli mengatakan pengembalian keduanya ke kesatuan asal untuk promosi jabatan di kepolisian namun berhembus kabar keduanya dilikuidasi dari KPK karena enggan menyetujui penyidikan kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama Anies R. Baswedan.
Sebagai Kapolda Metro Jaya sekaligus mantan Kapolres Surakarta, Karyoto tentu termasuk jendral kepercayaan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.
Pengalaman bertugas memimpin Polres Surakarta dan kemudian mendapat posisi penting di Jakarta, membuat orang-orang seperti Karyoto dan Sigit dijuluki sebagai bagian dari "Solo connection", suatu istilah untuk merujuk jaringan orang-orang kepercayaan Presiden Jokowi yang berasal dari Solo.
Kedekatan Listyo Sigit Prabowo dengan Karyoto sebagai sesama "Solo connection" misalnya tampak ketika Kapolri mengatakan bahwa pengembalian Karyoto dan Endar oleh Firli secara bersamaan akan melemahkan KPK. Alasannya, kata Listyo, lantaran Karyoto dan Endar sama-sama menempati posisi strategis.
Perseteruan Firli dan Karyoto kemudian berlanjut saat penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Maret 2023. Dalam penggeledahan penyidik KPK menemukan kertas berisi nama-nama pejabat di Kementerian ESDM serta para perusahaan yang diduga turut menerima aliran dana korupsi.
Temuan ini kemudian viral dalam bentuk video dan memunculkan dugaan bahwa ada orang di internal KPK yang mensuplai informasi penyidikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Lagi-lagi nama Firli terseret ke Sidang Komite Etik Dewan Pengawas KPK, namun berhasil lolos.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konfrensi pers pada Senin (19/6/2023) menyebut sidang etik terhadap Firli tidak dilanjutkan lantaran tak punya cukup bukti.
"Yang menyatakan Saudara Firli Bahuri (Ketua KPK) melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Tumpak dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta seperti dikutip Antara.
Berbeda dengan Dewas KPK, Karyoto selaku Kapolda Metro Jaya justru meyakini ada peristiwa pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu mereka telah meningkatkan status kasus bocornya dokumen KPK ke tahap penyidikan.
"Sudah ada peristiwa pidana berarti kami menemukan sehingga kami melakukan dengan surat perintah penyidikan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dikutip Antara di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Karyoto menyebut penyidikan dalam kasus ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Terlebih menurutnya kasus ini cukup menarik perhatian publik.
"Jadi begini ya dalam sebuah penanganan laporan tentang dugaan perbuatan pidana kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan, " ujar Karyoto.
Ia menambahkan sedikit banyak mengetahui bagaimana duduk perkara kasus ini.
"Dari laporan kalau tidak salah lebih dari sepuluh laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Yang saat itu saya masih menjabat deputi di situ sehingga saya sedikit banyak tahu tentang itu," katanya.
Sayangnya, hingga sekarang tidak jelas perkembangan penyidikan kasus yang menurut Karyoto ia tahu betul permasalahannya.
Ketua KPK Firli Bahuri dan Dasi yang Diluruskan Megawati
Tudingan soal pemerasan terhadap Syahrul pada akhirnya turut menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam keterangan pers pada Kamis (5/10/2023) malam, Firli membantah informasi soal pimpinan KPK melakukan pemerasan.
"Saya menyampaikan hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK," kata Firli dikutip Antara.
Firli berdalih dirinya pernah mendapat laporan mengenai adanya sejumlah pihak yang mencatut namanya dan meminta sejumlah hal kepada beberapa kepala daerah, anggota DPR RI hingga kepada menteri. Meski demikian dia memastikan hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu apalagi ada isu menerima sesuatu senilai satu miliar dolar, saya pastikan tidak ada. Satu miliar dolar itu banyak lho, kedua siapa mau kasi satu miliar dolar itu?" ujarnya.
Purnawirawan Polri berbintang tiga itu mengakui bahwa dirinya memang mengenal Syahrul Yasin Limpo, namun dalam konteks hubungan profesional sesama pejabat negara.
"Saya di Kementan hanya kenal menteri. Saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang paripurna dan itu ada yang ambil fotonya, pejabat di bawah menteri saya tidak ada yang kenal," ujarnya.
Selanjutnya pada Senin 9 Oktober 2023, dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara, menjelaskan duduk perkara foto dirinya bersama Syahrul yang dikait-kaitkan dengan aksi pemerasan.
Firli bilang foto tersebut diambil sebelum Syahrul berperkara di lembaga antirasuah.
"Pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu Syahrul Yasin Limpo terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022 dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka," kata Firli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Firli kemudian menjelaskan bahwa perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023.
"Maka dalam waktu tersebut, status Saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujarnya.
Purnawirawan Polri berbintang tiga itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah bukan atas undangan atau inisiatif dirinya, sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak.
"Kejadian tersebut bukan atas inisiasi atau undangan saya. Hal ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidaklah benar," kata Firli.
Firli menilai berbagai isu miring yang dialamatkan kepada dirinya sebagai serangan dari para koruptor untuk menghalangi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Begitu banyak perkara korupsi yg sedang diselesaikan KPK. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, namun kami pasti akan ungkap semua," ujarnya.
Sidang tahunan MPR 2023 pada Rabu 16 Agustus 2023 dihadiri ribuan pejabat negara yang mengenakan dasi dan jas. Namun hanya Ketua KPK Firli Bahuri yang dasinya diluruskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Momen ini terjadi saat para wartawan hendak mengabadikan langkah Megawati memasuki ruang sidang MPR dan bersalaman dengan Firli. Megawati kemudian tampak memegang jas dan dasi Firli kemudian memasangkan penjepit dasi dan memperbaiki posisi dasi Firli.
Pertanyaannya, mengapa harus menunjukan perhatian "istimewa" kepada Firli dan memberi pesan bahwa ketua KPK merupakan orang dekatnya?
"Kebetulan, barangkali dasinya Pak Firli dilihat Ibu, 'Nah ini agak miring sedikit, mesti dilurusin'. Jangan-jangan seperti itu," demikian tafsir Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah dikutip Detik.com, Rabu 16 Agustus 2023.
Presiden Jokowi dan Pertemuan Semi Terbuka di Istana Negara
Ahad, 8 Oktober 2023, Jokowi bersama Pratikno menerima Syahrul di Istana Negara, tempat yang menjadi simbol kekuasaan tertinggi pemerintahan.
Perlu digarisbawahi, dalam pertemuan itu Syahrul tidak lagi berstatus pejabat negara lantaran ia telah mengajukan surat pengunduran diri pada 5 Oktober 2023 melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jokowi juga sudah menyetujui pengunduran diri Syahrul dengan mengangkat Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo sebagai Plt Menteri Pertanian, Jum'at (6/10/2023).
Dengan kata lain, saat pertemuan di Istana Negara berlangsung, Syahrul merupakan masyarakat sipil biasa - yang bahkan jika mengacu versi Mahfud telah berstatus tersangka korupsi KPK.
"Kemewahan" yang didapatkan Syahrul tidak pernah dirasakan sejumlah Menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi mulai dari: Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edhy Prabowo, Juliari Batubara, hingga Jhonny G. Plate.
Dalam pertemuan ini awak media juga hanya diperbolehkan mengambil foto namun dilarang merekam percakapan dalam bentuk video, apalagi melontarkan pertanyaan wawancara. Sehingga muncul kesan, Jokowi sengaja mempersilakan berbagai pihak untuk membaca posisi dirinya dalam tarik-menarik kasus dugaan korupsi di Kementan.
Selain itu, saat Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan ke awak media bahwa ia telah hilang kontak selama tiga hari dengan politikus Partai Nasdem tersebut Jokowi justru pasang badan.
"Ya, ditunggulah, beliau kan ke luar (negeri), belum sampai ke Indonesia," kata Jokowi dikutip Antara usai menghadiri pembukaan Inacraft di Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Jokowi justru mempertanyakan pernyataan Harvick soal Syahrul tak bisa dikontak.
"Siapa yang kehilangan kontak? Siapa? Coba dikontak aja, kan bisa. Ada yang punya nomor teleponnya nggak? Coba dikontak," kata Jokowi.
Dia pun kembali meminta awak media untuk menunggu ketibaan Syahrul Yasin Limpo di Indonesia.
"Ya, ditunggu nanti. Memang (Syahrul Yasin Limpo) dari luar (negeri) belum sampai ke Tanah Air," imbuhnya.
Pernyataan Jokowi penting sebab hal ini menetralisir anggapan bahwa Syahrul hilang kontak lantaran ingin lari dari masalah hukum yang sedang ditangani KPK. Dan terbukti sehari setelah pernyataan Jokowi, Syahrul kembali ke tanah air.
Pertanyaannya, pesan apa yang hendak disampaikan Presiden Jokowi ketika menerima Syahrul di Istana Negara dan mengatakan bahwa Syahrul tidak hilang kontak?