Besaran jumlah pesangon bagi karyawan korban di-PHK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).
Pengesahan ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada Selasa, 21 Maret 2023.
Penetapan Perpu Cipta Kerja diketok palu langsung oleh pimpinan sidang Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023.
Sebelum Perppu disahkan banyak menuai pro dan kontra, ada beberapa poin yang diperdebatkan.
Salah satunya, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja.
"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi pasal tersebut.
Pasal tersebut juga mengatur mengenai besaran pesangon yang wajib diberikan pemberi kerja.
Jumlah pesangon bagi korban PHK menurut UU Cipta Kerja terbaru
Besaran pesangon bagi korban PHK dalam Perppu Cipta Kerja ditentukan berdasarkan lama kerja pekerja sebelum di-PHK.
Berikut jumlah pesangon yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja:
- Masa kerja kurang dari 1 tahun: pesangon 1 bulan upah.
- Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: pesangon 2 bulan upah.
- Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: pesangon 3 bulan upah.
- Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: pesangon 4 bulan upah.
- Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: pesangon 5 bulan upah.
- Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: pesangon 6 bulan upah.
- Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: pesangon 7 bulan upah.
- Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: pesangon 8 bulan upah.
- Masa kerja 8 tahun atau lebih: pesangon 9 bulan upah.
Selain pesangon, ada pula uang penghargaan yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja. Berikut adalah uraiannya:
- masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah;
- masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah;
- masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah;
- masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah;
- masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah;
- masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah;
- masa keria 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah;
- masa kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah.