Pemerintahan Junta Niger mengumumkan pembentukan kabinet yang terdiri dari 21 menteri melalui siaran televisi. Pembentukan kabinet dipercepat menjelang Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Afrika Barat di Negeria, Kamis (10/8/2023).
Para pemimpin negara di kawasan tersebut telah meminta agar junta Niger menghentikan kudeta militernya. Mereka mengancam akan menggunakan kekerasan untuk mengembalikan demokrasi.
Sejak perebutan kekuasaan 26 Juli yang mengejutkan kawasan, junta pemberontak telah menolak tawaran diplomatik dan mengabaikan tenggat waktu 6 Agustus dari Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mengembalikan posisi Presiden yang digulingkan, Mohamed Bazoum.
Mahamane Roufai Laouali, yang disebut sebagai "Sekretaris Jenderal Pemerintah" membacakan nama-nama menteri tersebut di televisi tanpa menjabarkan rencana lebih lanjut. Pemerintahan yang dibentuk itu hanya berjumlah separuh dari pemerintahan sebelumnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuarakan kekhawatiran mengenai Bazoum dan keluarganya setelah partainya melaporkan bahwa mereka ditawan di kediaman kepresidenan tanpa listrik dan air mengalir, serta dibiarkan tanpa makanan segar selama berhari-hari.
"Sekretaris Jenderal PBB.. sekali lagi meminta agar Bazoum segera dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan sebagai kepala negara," kata juru bicara PBB dikutip Antara via Reuters, Rabu (9/8/2023).
Pertemuan di ibu kota Nigeria, Abuja, dapat menyediakan momen penting dalam kebuntuan itu.
Pemimpin di blok itu telah menyepakati langkah-langkah selanjutnya, yang dapat termasuk intervensi militer, yang disebut pejabat ECOWAS sebagai upaya terakhir.
Utusan dari presiden Nigeria dan Ketua ECOWAS, Bola Tinubu bertemu pimpinan kudeta di ibu kota Niamey pada Rabu (8/8) untuk memberikan secercah harapan untuk terjadinya dialog setelah misi-misi sebelumnya ditolak.
Berbagai eskalasi akan semakin mengguncang kawasan Sahel di Afrika Barat, salah satu kawasan termiskin di dunia, di mana pemberontakan Islamis telah menelantarkan jutaan orang dan memicu krisis kelaparan.
Kudeta itu dipicu oleh politik internal namun telah berkembang menjadi masalah bagi dunia internasional, di mana ECOWAS, PBB dan negara-negara Barat mendesak junta untuk menyerah sementara pemerintahan militer negara tetangga Mali dan Burkina Faso telah bersumpah untuk membela junta tersebut.
Sumber: Antara