Silih Berganti Kudeta Militer di Niger: Dikecam PBB, AS, dan Eropa, akan Bagaimana Nasibnya?

31 Juli 2023 10:07 WIB

Narasi TV

Tangkapan layar - Juru bicara Angkatan Darat Niger Kolonel Mayor Amadou Adramane berbicara dalam sebuah penampilan di televisi nasional, setelah Presiden Mohamed Bazoum ditahan di istana kepresidenan, di Niamey, Niger (26/7/20230. ANTARA/REUTERS/ORTN/aa.

Penulis: Jay Akbar

Editor: Akbar Wijaya

Kudeta militer terhadap Presiden Niger Mohamed Bazoum yang melibatkan unsur pasukan pengamanan presiden (paspampres) tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan dirinya sudah berbicara dengan Presiden Niger Mohamed Bazoum untuk menegaskan kembali dukungan Washington kepada pemerintahannya.
 
Amerika Serikat menilai kepemimpinan Bazoum setelah kudeta di negara itu penting dilanjutkan.
 
Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, Blinken memuji peran Bazoum dalam memajukan keamanan yang tidak hanya Niger tetapi juga kawasan Afrika Barat.
 
"Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus berusaha memastikan pemulihan secara penuh tatanan konstitusional dan pemerintahan demokratis di Niger," kata Miller mengenai pembicaraan telepon antara Blinken dan Bazoum yang terjadi Jumat pekan ini seperti dikutip Antara via Anadolu, Senin (31/7/2023).
 
Dalam panggilan telepon terpisah dengan mantan Presiden Niger Mahamadou Issoufou, Blinken mengungkapkan keprihatinan bahwa Bazoum yang telah terpilih secara demokratis masih ditahan, sementara negosiasi yang berlangsung untuk memastikan tatanan konstitusional di Niger menemui jalan buntu.
 
"Menteri (Blinken) prihatin bahwa mereka yang menahan Bazoum mengancam keberlangsungan kerja sama yang sukses selama bertahun-tahun dan bantuan ratusan juta dolar untuk mendukung rakyat Niger," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
 
Blinken meminta Issoufou melanjutkan upaya penyelesaian masalah itu demi mendukung pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis.
 
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan menyampaikan kecaman atas kudeta militer di Niger.
 
"Kami mengecam keras segala upaya untuk menahan atau menggulingkan fungsi pemerintah Niger yang terpilih secara demokratis, yang dipimpin oleh Presiden Bazoum," kata Sullivan.
 
"Kami secara khusus mendesak unsur-unsur pengawal presiden untuk membebaskan Presiden Bazoum dari penahanan dan menahan diri dari kekerasan," ujar Sullivan.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa Washington terus memantau situasi dengan cermat guna memastikan keselamatan warga Amerika di Niger.
 
Sullivan mengatakan Niger adalah mitra penting bagi AS. AS menempatkan lebih dari 1.000 tentara di Niger, dan mengoperasikan pangkalan drone di dekat Agadez. Washington telah bekerja sama dengan otoritas Niger untuk operasi penanggulangan terorisme di wilayah tersebut.
 
“Kami telah berbagi nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia, dan bekerja sama untuk memajukan keamanan dan kemakmuran kawasan, dan kerja sama substansial kami dengan pemerintah Niger didasarkan pada komitmen berkelanjutan Niger terhadap standar demokrasi,” kata dia.
 
AS juga menyambut baik pernyataan dan langkah kuat yang diambil oleh Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan Uni Afrika untuk mempertahankan demokrasi di Niger.
 
ECOWAS, yang anggotanya mencakup Niger, turut mengecam "upaya merebut kekuasaan dengan paksa" dan menuntut "pembebasan segera dan tanpa syarat" Bazoum.
 
"(Upaya kudeta) itu adalah tindakan elemen tertentu dari pengawal presiden yang tidak mendapat dukungan dari Angkatan Bersenjata Nasional dan Garda Nasional," kata Kantor Kepresidenan Niger.
 
"Pada Rabu dini hari, unsur-unsur Pengawal Presiden (GP) terlibat dalam gerakan anti-republik dan berusaha dengan sia-sia untuk mendapatkan dukungan dari Angkatan Bersenjata Nasional dan Garda Nasional," ujar kantor tersebut.

Uni Eropa dan PBB Enggan Akui Pemerintahan Junta Militer Niger

 
Sejalan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa juga tidak akan mengakui pemerintahan junta militer di Niger. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengingatkan  bahwa Presiden terpilih Mohamed Bazoum tetap satu-satunya presiden Niger yang sah.
 
"Dia harus dibebaskan tanpa syarat dan tanpa ada penundaan," kata dia.
 
Borrell memperingatkan bahwa pembekuan konstitusi dan pembubaran lembaga-lembaga demokrasi di Niger akan melemahkan negara itu dan rakyatnya.
 
"Uni Eropa menegaskan lagi seruan tegasnya bahwa tatanan konstitusional harus dipulihkan secara penuh, menyeluruh, dan tanpa ada penundaan," sambung Borrell.
 
Uni Eropa juga siap mendukung keputusan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), mitra-mitranya di Afrika, dan mitra internasional, dalam masalah di Niger.
 
"Dalam hal ini, selain penghentian segera dukungan anggaran, semua langkah kerja sama dalam bidang keamanan ditangguhkan tanpa batas waktu dan akan langsung efektif," ujar Borrell.
 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres turut mengecam upaya kudeta oleh anggota militer di Niger.
 
"Sekretaris Jenderal (PBB) mengikuti dengan cermat situasi di Niger. Dia mengecam keras setiap upaya untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan dan mengacaukan pemerintahan demokratis, perdamaian, dan stabilitas di Niger," kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.
 
Guterres mendesak semua aktor yang terlibat untuk menahan diri dan memastikan perlindungan tatanan konstitusional, ujar Dujarric. Guterres telah berbicara dengan Bazoum dan menyatakan dukungan penuh dan solidaritas kepada Presiden Niger itu.

Presiden Digulingkan dan Konstitusi Dibekukan

Tentara Niger muncul di televisi nasional Rabu malam lalu untuk mengumumkan kudeta terhadap Presiden Mohamed Bazoum. Menyebut diri Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air (CLSP), mereka membacakan pernyataan kudeta dalam video yang sudah direkam dan kemudian ditayangkan dalam televisi pemerintah ORTN.
 
Bazoum digulingkan dan konstitusi dibekukan karena situasi keamanan yang memburuk dan krisis sosial ekonomi yang dialami negara itu, kata Kolonel Mayor Amadou Abdramane.
 
Dia mengatakan jam malam diberlakukan antara pukul 10 malam hingga 5 pagi, sedangkan semua perbatasan ditutup.

Kudeta Silih Berganti Kudeta Militer di Niger

Bazoum terpilih pada 2021 dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960. Aksi pasukan elit pengamanan presiden ini membuat rakyat Niger semakin khawatir.
 
Pada 1964, negara tersebut menghadapi upaya kudeta pertamanya, diikuti kudeta militer 1974 pimpinan Letnan Kolonel Seyni Kountche.
 
Rezim militer Kountche berkuasa sampai dia meninggal dunia pada 1987.
 
Kemudian pada 1996, Kolonel Ibrahim Bare Mainassara mendalangi kudeta yang mengakibatkan kematian Presiden Mahamane Ousmane yang terpilih secara demokratis.
 
Niger kembali ke pemerintahan sipil pada 1999 yang mengantarkan kepada terpilihnya Presiden Mamadou Tandja.
 
Namun, pada 2010, upaya Tandja dalam memperpanjang masa jabatannya diakhiri oleh intervensi militer yang berpuncak kepada pencopotan dia dari jabatan presiden.
 
Pada 2011, Niger berhasil mengalihkan kekuasaan melalui pemilihan demokratis dengan memilih Presiden Mahamadou Issoufou.
 
Negara ini berhasil mengindari kudeta pada 2020 sekalipun tahun itu suasana politik Niger sangat tegang. Bazoum dan keluarganya dilaporkan dalam keadaan sehat, menurut Kantor Kepresidenan Niger.

NARASI ACADEMY

TERPOPULER

KOMENTAR