Kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dimulai pada Senin, 22 September 2025, di Kecamatan Cipongkor. Insiden ini melibatkan ratusan siswa dari berbagai tingkat pendidikan yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data yang dihimpun menunjukkan total korban telah mencapai lebih dari 800 siswa.
Gejala umum yang dialami para korban termasuk mual, muntah, pusing, dan lemas. Para siswa yang mengalami keracunan dijadwalkan mendapatkan perawatan medis di beberapa fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Cipongkor dan RSUD Cililin. Pada awalnya, sekitar 475 siswa dilaporkan sakit, dan dalam insiden berikutnya pada Rabu, 24 September 2025, jumlahnya meningkat dengan tambahan 500 siswa yang mengalami gejala keracunan.
Penetapan KLB oleh pemda Bandung Barat
Sebagai respons terhadap insiden tersebut, pemerintah daerah Bandung Barat resmi menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Selasa, 23 September 2025. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan bahwa penetapan status KLB akan mempercepat penanganan dan memastikan keselamatan siswa yang terdampak.
"Fokus utama kami yakni penanganan para korban. Jadi sekarang kita sudah menetapkan kasus ini sebagai KLB supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh," kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail saat ditemui, Selasa (23/9/2025).
Investigasi menyeluruh pun dilakukan untuk menemukan penyebab pasti keracunan, yang mencakup peninjauan terhadap dapur yang menyediakan makanan MBG. Keduanya diduga tidak memenuhi standar keamanan pangan yang diperlukan.
Tanggapan Badan Gizi Nasional
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melakukan kunjungan ke lokasi penanganan kasus keracunan di Cipongkor. Dalam kunjungannya, Dadan menyampaikan apresiasi terhadap upaya penanganan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Dia juga menegaskan pentingnya evaluasi dan persiapan yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Dadan menekankan bahwa insiden ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait, terutama dalam hal persiapan yang matang sebelum melaksanakan program MBG. Dalam peninjauannya, BGN mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dapat melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program guna meningkatkan efektivitasnya tanpa mengorbankan keselamatan peserta.
Desakan untuk hentikan program MBG
Setelah banyaknya kasus keracunan yang terjadi, sekelompok koalisi masyarakat sipil Kawal MBG mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG. Mereka menilai pengelolaan program ini tidak memadai, dengan akuntabilitas yang rendah, yang berpotensi merugikan masyarakat. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memberikan pendapat serupa, menyerukan penghentian program hingga ada evaluasi yang memadai dilakukan.
Dukungan untuk evaluasi menyeluruh datang dari DPR. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya investigasi untuk menemukan akar masalah dan memastikan agar insiden ini tidak terulang lagi. Pendekatan kolektif diperlukan untuk menangani masalah ini dan mencegah kekacauan lebih lanjut dalam pelaksanaan program yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
Jumlah kasus keracunan siswa dari program MBG terus bertambah, menjadikan peristiwa ini sebagai tantangan serius bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan lembaga terkait. Kejadian ini harus menjadi momentum bagi evaluasi dan perbaikan dalam penyediaan makanan bergizi demi kesehatan dan keselamatan anak-anak.